You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
kemiskinan timbul di mana-mana. Untuk itu, korupsi harus<br />
kita berantas sampai ke akar-akarnya.<br />
Akibat yang ditimbulkan dari korupsi di antaranya sebagai<br />
berikut.<br />
1. kehilangan uang <strong>negara</strong>.<br />
2. mementingkan diri sendiri.<br />
3. moral penguasa yang buruk.<br />
4. tidak ada dedikasi pada <strong>negara</strong>.<br />
5. keadilan dan hukum tidak dapat dikendalikan dan dapat<br />
diperjual belikan.<br />
Ini akibat tidak langsung:<br />
a. Angka kemiskinan semakin bertambah.<br />
b. Kesejahteraan warga masyarakat kurang terjamin.<br />
c. Pengangguran bertambah banyak.<br />
d. Keamanaan sulit dikendalikan.<br />
e. Jiwa nasionalisme semakin berkurang.<br />
Dan lain sebagainya<br />
Sebagaimana demokrasi, <strong>negara</strong> kita pada dasarnya antikorupsi.<br />
Dengan antikorupsi itulah, akhirnya pemerintah<br />
membentuk suatu badan yang dikenal dengan Komisi<br />
Pemberantasan Korupsi (KPK).<br />
Berkaitan dengan Komisi pemberantasan Korupsi itulah,<br />
pemerintah telah menghasilkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang:<br />
Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Pemberantasan tindak<br />
pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah<br />
dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya<br />
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan<br />
pemeriksaaan di sidang pengadilan, dengan peran serta<br />
masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang<br />
berlaku.<br />
Dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan: Komisi<br />
Pemberantasan Korupsi adalah lembaga <strong>negara</strong> yang dalam<br />
melaksanakan tugas oleh wewenangnya bersifat independen dan<br />
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<br />
Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan: Komisi<br />
Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan<br />
daya guna dan hasil guna terhadap upaya memberantas tindak<br />
pidana korupsi.<br />
KPK mempunyai tugas antara lain sebagai berikut.<br />
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan<br />
pemberantasan tindak pidana korupsi.<br />
b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan<br />
pemberantasan tindak pidana korupsi.<br />
c. Melakukan, penyidikan, penangkapan dan penuntutan<br />
terhadap tindak pidana korupsi.<br />
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana<br />
korupsi.<br />
e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan<br />
<strong>negara</strong>.<br />
Ketaatan terhadap Perundang-Undangan Nasional<br />
Gambar 3.7 Pejabat yang terkena kasus<br />
korupsi diajukan dalam<br />
sidang.<br />
Sumber: Tempo, 6 November 2005<br />
81
Change language