negara

A. Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan Nasional
Demi terciptanya ketertiban, negara kita perlu sekali
menegakkan peraturan. Tujuannya agar masyarakat tidak
gelisah dan tenteram hidupnya karena hal tersebut merupakan
syarat penting untuk mencapai tujuan negara.
Perjalanan bangsa Indonesia pada masa lampau
membuktikan bahwa kehidupan masyarakat yang tidak
tenteram terjadi karena adanya pertentangan antara sesama
anggota masyarakat dan tidak adanya kepastian hukum. Salah
satu alat untuk mencapai ketertiban hidup dalam masyarakat
adalah hukum.
Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh badan resmi
(pemerintah) untuk mengatur tingkah laku manusia dalam
lingkungan masyarakat, bersifat memaksa, dan memberi sanksi
atau ancaman hukuman tertentu bagi yang melanggarnya.
Hukum merupakan suatu bentuk peraturan yang tertulis di
negara kita. Peraturan tertulis merupakan peraturan yang ditulis
secara resmi oleh badan atau lembaga yang berwenang
menetapkan peraturan-peraturan tersebut. Indonesia
merupakan negara hukum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1
Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
Suatu negara dapat dikatakan negara hukum, apabila
memiliki beberapa syarat sebagai berikut.
a. Memiliki undang-undang dan peraturan yang digunakan
untuk mengatur segala hak dan kewajiban warga negaranya.
b. Memiliki alat-alat negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan.
c. mendapatkan bantuan rakyat kepada alat-alat negara.
Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaannya
tidak lepas dari adanya peraturan perundang-undangan yang
berlaku di suatu negara. Peraturan perundangan dibuat oleh
badan yang berwenang menurut sistematika tertentu. Peraturan
perundangan tersebut saling terkait antara yang satu dengan
lainnya. Untuk itu, mari kita pahami bersama tentang peraturan
perundangan di negara kita.
Berdasarkan Tap No I/MPR/2003 tentang:
Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Mejelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun
1960 sampai dengan tahun 2002.
Berdasarkan atas beberapa kajian mengenai: Ketetapan MPR
No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan
perundang-undangan, maka sumber hukum dan tata urutan
Ketaatan terhadap Perundang-Undangan Nasional
Wawasan
Tahukah kalian, bahwa sejak
Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya tanggal 17
Agustus 1945, ada beberapa
produk hukum yang mengatur
tentang hierarki peraturan
perundang-undangan secara
khusus.
57