negara

Dalam UU No. 10 tahun 2004 khususnya dalam Bab V:
Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, dalam Pasal 15
dinyatakan:
1) Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam
suatu program legislasi nasional.
2) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan
dalam suatu program legislasi daerah. Program legislasi
nasional hanya memuat program penyusunan peraturan
perundang-undangan tingkat pusat, sedangkan untuk
tingkat daerah dikembangkan oleh program legislasi daerah.
Pembentukan undang-undang melalui berbagai proses, di
antaranya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10
tahun 2004, tahap-tahap pembentukan undang-undang
meliputi:
a. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), baik yang
berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD disusun
berdasarkan Program Legislasi Daerah.
b. RUU yang diajukan Presiden disiapkan oleh menteri atau
pimpinan lembaga pemerintahan nondepartemen, sesuai
dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
c. RUU yang berasal dari DPR diusulkan oleh DPR.
d. RUU yang berasal dari DPD dapat diajukan kepada DPR.
e. RUU yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan
surat presiden kepada pimpinan DPR.
f. DPR membahas RUU dalam waktu paling lambat 60 hari
sejak surat presiden diterima.
g. RUU yang berasal DPR disampaikan dengan surat pimpinan
DPR kepada presiden.
h. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas
RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60
hari sejak surat presiden diterima.
i. Apabila dalam satu masa sidang, DPR dan presiden
menyampaikan RUU dengan materi yang sama, maka yang
dibahas adalah RUU yang disampaikan DPR, sedangkan
RUU yang disampaikan Presiden dipakai sebagai
pembanding.
j. Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama
presiden atau menteri yang ditugasi.
k. Keikutsertaan DPR dalam pembahasan RUU hanya pada
rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus
menangani bidang legislasi.
l. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan
yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan
DPR yang khususnya menangani legislasi dan rapat
paripurna.
m. Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan
kepada DPR atas RUU tentang RUU yang berkaitan pajak,
pendidikan, dan agama.
Ketaatan terhadap Perundang-Undangan Nasional
65