negara

More documents

Recommendations

Info

Berdasarkan pasal tersebut di atas yang berhak untuk menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat yang dimaksud di antaranya: MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Lembaga perwakilan rakyat itu masingmasing mempunyai tugas atau fungsi yang berbeda. Perbedaan bukan berarti menimbulkan perpecahan, akan tetapi memperkaya wacana demokrasi di negara kita. Selain kedaulatan rakyat dilakukan oleh wakil-wakil rakyat, sistem pemerintahan di negara kita juga dilaksanakan oleh Presiden dan dibantu oleh satu orang wakil presiden . Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 bunyinya: “Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Sistem pemerintahan di negara kita menganut sistem kabinet presidensial. Sistem Kabinet Presidensial, menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Gambar 5.8 Presiden wakil presiden, dan para menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sumber: www.dprri.co.id Sistem Kabinet Presidensial ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 17 yang berbunyi: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang. Sebagai kepala negara, presiden melaksanakan tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat (1), bunyinya: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dalam melaksanakan tugasnya tidak berbuat sewenang-wenang. Kedaulatan Rakyat di Negara Kita 135
136 Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi yaitu lima tahun. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 7 UUD 1945 bunyinya: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan selanjutnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam negara demokrasi pelaksanaan tugas presiden selalu dikontrol dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila ada penyelewengan dalam melakukan kekuasaan pemerintahan negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melaporkan hasil pengawasannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dimintai pertanggungjawabannya. Tindak lanjut hasil laporan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditegaskan dalam Pasal 7A UUD 1945 bunyinya: Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan tersebut merupakan sebagian sikap positif terhadap kedaulatan rakyat yang dianut di negara kita. Hasil laporan yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat dibuktikan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 dari jumlah anggota yang 3 hadir. Setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk itulah, kita berharap agar para pemimpin kita dapat melaksanakan tugas dengan baik sampai batas waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. 1. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat Contoh sikap positif terhadap kedaulatan rakyat di antaranya: a. DPR mengajukan usul rancangan undang-undang kepada pemerintah. (Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945). b. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar (Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945). c. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. (Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945). d. Susunan DPR diatur dalam undang-undang. (Pasal 19 Ayat (2) UUD 1945). e. DPR mengajukan hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat. (Pasal 20 A Ayat (2) UUD 1945). Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VIII
Page 1 and 2:
Jilid 2 untuk SMP dan MTs Kelas VII
Page 3 and 4:
Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6:
Puji syukur kami panjatkan ke hadir
Page 7:
Uji Pembelajaran Semester I .......
Page 11 and 12:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 13 and 14:
6 pandangan hidup dan kebutuhan ban
Page 15 and 16:
8 B. 1. Arti Ideologi Nilai-Nilai P
Page 17 and 18:
10 Ideologi nasional bangsa Indones
Page 19 and 20:
12 3. K.H. Wachid Hasyim, 4. Muhamm
Page 21 and 22:
Gambar 1.5 Bangsa Indonesia yang ma
Page 23 and 24:
16 Ada beberapa ciri yang menonjol
Page 25 and 26:
18 4. Pengertian Pancasila sebagai
Page 27 and 28:
20 c. Sifat Ideologi Kebenaran pola
Page 29 and 30:
22 Hakikat pengertian di atas sesua
Page 31 and 32:
Gambar 1.11 Upacara bendera merupak
Page 33 and 34:
26 Penjabaran Pancasila yang hierar
Page 35 and 36:
28 Kerja Mandiri Untuk mempertahank
Page 37 and 38:
Gambar 1.16 Musyawarah untuk mencap
Page 39 and 40:
32 Tugas Kelompok Kerjakan bersama
Page 41 and 42:
34 5. Salah satu tujuan negara kita
Page 43 and 44:
36 7. Pancasila sebagai ideologi te
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
40 Hukum dasar yang dimaksud dalam
Page 49 and 50:
42 Wawasan • Presidensial adalah
Page 51 and 52:
44 Tugas Kelompok Bentuk kelompok y
Page 53 and 54:
46 D. Sikap Positif terhadap Tujuan
Page 55 and 56:
Gambar 2.5 Warga menggunakan hak pi
Page 57 and 58:
50 Tugas Kelompok dalam UUD 1945 di
Page 59 and 60:
52 1. Pengertian konstitusi dalam p
Page 61 and 62:
54 3. Undang-Undang Dasar 1945 berl
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Gambar 3.1 Keputusan Presiden merup
Page 67 and 68:
60 pasal. Selain itu, ada aturan ta
Page 69 and 70:
62 sangat serius berkaitan dengan b
Page 71 and 72:
64 B. Proses Pembuatan Peraturan Pe
Page 73 and 74:
66 n. RUU yang telah disetujui bers
Page 75 and 76:
68 (b) Kemudian, dalam rapat paripu
Page 77 and 78:
70 Sebelumnya, proses pembahasan un
Page 79 and 80:
72 Bentuk Peraturan Perundangan yan
Page 81 and 82:
74 Wawasan • Asas legalitas hukum
Page 83 and 84:
76 Kerja Kerja Mandiri Mandiri a. M
Page 85 and 86:
78 5. Hakim. 6. Pejabat negara lain
Page 87 and 88:
80 Kerja Mandiri Tunjukkan secara j
Page 89 and 90:
82 Dalam melaksanakan tugas koordin
Page 91 and 92: 84 Wawasan • Penyelidik adalah pe
Page 93 and 94: 86 Kerja Mandiri a. Coba cermatilah
Page 95 and 96: 88 9. Dalam menentukan peraturan pe
Page 97 and 98: C. Jawablah pertanyaan-pernyataan d
Page 99 and 100: 92 11. Negara adalah suatu susunan
Page 101 and 102: 94 32. Pada masa berlakunya UUD 194
Page 103 and 104: 96 Pendidikan Kewarganegaraan SMP d
Page 105 and 106: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 107 and 108: 100 Wawasan • Musyawarah adalah p
Page 109 and 110: 102 Wawasan • Sistem proporsional
Page 111 and 112: 104 melalui para wakil rakyat untuk
Page 113 and 114: 106 Gambar 4.4 Ketua osis dipilih b
Page 115 and 116: 108 Kerja Mandiri Tugas Kelompok g.
Page 117 and 118: 110 Kerja Mandiri Demokrasi Pancasi
Page 119 and 120: Gambar 4.6 Rencana untuk mengadakan
Page 121 and 122: 114 5. Di bawah ini merupakan salah
Page 123 and 124: 116 6. Setiap orang dalam negara de
Page 125 and 126: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 127 and 128: 120 Wawasan Thomas Aquino Thomas Aq
Page 129 and 130: 122 3. Sifat-Sifat Kedaulatan Kedau
Page 131 and 132: 124 Adapun Majelis Permusyawaratan
Page 133 and 134: Gambar 5.4 Pasangan presiden dan wa
Page 135 and 136: 128 Wawasan • Hak interpelasi ada
Page 137 and 138: 130 (e) DPD dapat melakukan pengawa
Page 139 and 140: 132 - Melaksanakan pengawasan terha
Page 141: 134 Tugas Kelompok Bentuklah kelomp
Page 145 and 146: 138 b. Hak untuk memperoleh pelayan
Page 147 and 148: 140 1. Dalam Negara Kesatuan Republ
Page 149 and 150: 142 3. Pengertian kedaulatan tidak
Page 151 and 152: 144 9. DPR terdiri atas anggota par
Page 153 and 154: 146 27. Undang-Undang Dasar 1945 te
Page 155 and 156: 148 47. Yang berhak memberikan gela
Page 157 and 158: 150 kolusi : pamanfaatan atau kerja
Page 159 and 160: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 t
Page 161 and 162: 154 Indeks Pengarang Hamidi, Lazim
show all

negara

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?