negara

Pada dasarnya, korupsi merupakan tindak kejahatan atau
tindak pidana penyelewengan keuangan untuk kepentingan diri
sendiri atau orang lain. Penyelenggaraan keuangan yang
dimaksud adalah penyelewengan keuangan negara oleh para
penyelenggara negara.
Dari berbagai bentuk penyelewengan negara (korupsi) jelas
merugikan negara. Kerugian negara berarti kerugian
masyarakat, karena keuangan negara seharusnya dipergunakan
untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila
keuangan negara dikorupsi atau diselewengkan oleh para
penyelenggara negara, berarti pelayanan dan tingkat
kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang. Maka dari itu,
banyak negara yang tingkat korupsinya tinggi, masyarakatnya
banyak yang miskin.
Ancaman bagi penyelenggara negara yang melakukan tindak
pidana korupsi diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 2, 3,
dan 4.
Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.
Pasal 2:
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
konspirasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindakan pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana
mati dijatuhkan.
Pasal 3:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan, atau suara yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup dan pidana penjara paling sedikit 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan atau
denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 4:
Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara
tidak menghentikan dipidananya pelaku tindakan pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Dari berbagai pasal tersebut harus berusaha dilakukan
sungguh-sungguh demi menjamin kehidupan negara yang
aman, tertib, dan sentosa. Untuk itu, mari kita berharap tetap
menjaga kekayaan milik negara kita ini. Sebab, apabila kita tidak
saling menjaga akan merugikan generasi yang akan datang.
Ketaatan terhadap Perundang-Undangan Nasional
Wawasan
Independen adalah lembaga yang
dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya bebas dari
pengaruh kekuasaan eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan lembaga
negara lainnya.
79