negara

More documents

Recommendations

Info

Tuhan, orang-perseorangan, negara, masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dalam usaha mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak dasar manusia. Contoh: Membantu orang lain sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia, bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus sebagai hamba Tuhan. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ...”. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam Pasal 27, 28, 29, dan 30 UUD 1945. 3) Persatuan Indonesia Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, yang bersatu karena didorong oleh keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit (chauvinistis), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, serta keturunan. Hal ini sesuai dengan isi alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...”. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1, 32, 35, dan 36. Gambar 1.10 Perilaku seperti donor darah merupakan per-wujudan dari pengamalan sila ke–2. Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Nilai-Nilai Luhur Pancasila 23
Gambar 1.11 Upacara bendera merupakan perwujudan pengamalan sila ke-3. Sumber: Dokumen Penerbit 24 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh penduduk Indonesia dengan tidak dibedakan fungsi dan profesinya. Kerakyatan adalah rakyat yang hidup dalam ikatan negara. Sesuai dengan sila keempat, berarti bahwa bangsa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi tidak langsung (perwakilan) sangat penting dalam wilayah negara yang luas serta penduduk yang banyak. Pelaksanaan demokrasi langsung meskipun sulit diwujudkan dalam alam modern, namun dalam beberapa hal tertentu dapat dilaksanakan, seperti dalam memilih kepala negara atau sistem referendum. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat untuk ambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa dalam melaksanakan tugas kekuasaannya, rakyat ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan melalui lembaga perwakikan. Sila keempat ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat, sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...”. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam pasal-pasal UUD 1945 Pasal 1, 2, 3, 28, dan 37. 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VIII
Page 1 and 2: Jilid 2 untuk SMP dan MTs Kelas VII
Page 3 and 4: Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6: Puji syukur kami panjatkan ke hadir
Page 7: Uji Pembelajaran Semester I .......
Page 11 and 12: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 13 and 14: 6 pandangan hidup dan kebutuhan ban
Page 15 and 16: 8 B. 1. Arti Ideologi Nilai-Nilai P
Page 17 and 18: 10 Ideologi nasional bangsa Indones
Page 19 and 20: 12 3. K.H. Wachid Hasyim, 4. Muhamm
Page 21 and 22: Gambar 1.5 Bangsa Indonesia yang ma
Page 23 and 24: 16 Ada beberapa ciri yang menonjol
Page 25 and 26: 18 4. Pengertian Pancasila sebagai
Page 27 and 28: 20 c. Sifat Ideologi Kebenaran pola
Page 29: 22 Hakikat pengertian di atas sesua
Page 33 and 34: 26 Penjabaran Pancasila yang hierar
Page 35 and 36: 28 Kerja Mandiri Untuk mempertahank
Page 37 and 38: Gambar 1.16 Musyawarah untuk mencap
Page 39 and 40: 32 Tugas Kelompok Kerjakan bersama
Page 41 and 42: 34 5. Salah satu tujuan negara kita
Page 43 and 44: 36 7. Pancasila sebagai ideologi te
Page 47 and 48: 40 Hukum dasar yang dimaksud dalam
Page 49 and 50: 42 Wawasan • Presidensial adalah
Page 51 and 52: 44 Tugas Kelompok Bentuk kelompok y
Page 53 and 54: 46 D. Sikap Positif terhadap Tujuan
Page 55 and 56: Gambar 2.5 Warga menggunakan hak pi
Page 57 and 58: 50 Tugas Kelompok dalam UUD 1945 di
Page 59 and 60: 52 1. Pengertian konstitusi dalam p
Page 61 and 62: 54 3. Undang-Undang Dasar 1945 berl
Page 65 and 66: Gambar 3.1 Keputusan Presiden merup
Page 67 and 68: 60 pasal. Selain itu, ada aturan ta
Page 69 and 70: 62 sangat serius berkaitan dengan b
Page 71 and 72: 64 B. Proses Pembuatan Peraturan Pe
Page 73 and 74: 66 n. RUU yang telah disetujui bers
Page 75 and 76: 68 (b) Kemudian, dalam rapat paripu
Page 77 and 78: 70 Sebelumnya, proses pembahasan un
Page 79 and 80: 72 Bentuk Peraturan Perundangan yan
Page 81 and 82:
74 Wawasan • Asas legalitas hukum
Page 83 and 84:
76 Kerja Kerja Mandiri Mandiri a. M
Page 85 and 86:
78 5. Hakim. 6. Pejabat negara lain
Page 87 and 88:
80 Kerja Mandiri Tunjukkan secara j
Page 89 and 90:
82 Dalam melaksanakan tugas koordin
Page 91 and 92:
84 Wawasan • Penyelidik adalah pe
Page 93 and 94:
86 Kerja Mandiri a. Coba cermatilah
Page 95 and 96:
88 9. Dalam menentukan peraturan pe
Page 97 and 98:
C. Jawablah pertanyaan-pernyataan d
Page 99 and 100:
92 11. Negara adalah suatu susunan
Page 101 and 102:
94 32. Pada masa berlakunya UUD 194
Page 103 and 104:
96 Pendidikan Kewarganegaraan SMP d
Page 105 and 106:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 107 and 108:
100 Wawasan • Musyawarah adalah p
Page 109 and 110:
102 Wawasan • Sistem proporsional
Page 111 and 112:
104 melalui para wakil rakyat untuk
Page 113 and 114:
106 Gambar 4.4 Ketua osis dipilih b
Page 115 and 116:
108 Kerja Mandiri Tugas Kelompok g.
Page 117 and 118:
110 Kerja Mandiri Demokrasi Pancasi
Page 119 and 120:
Gambar 4.6 Rencana untuk mengadakan
Page 121 and 122:
114 5. Di bawah ini merupakan salah
Page 123 and 124:
116 6. Setiap orang dalam negara de
Page 125 and 126:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 127 and 128:
120 Wawasan Thomas Aquino Thomas Aq
Page 129 and 130:
122 3. Sifat-Sifat Kedaulatan Kedau
Page 131 and 132:
124 Adapun Majelis Permusyawaratan
Page 133 and 134:
Gambar 5.4 Pasangan presiden dan wa
Page 135 and 136:
128 Wawasan • Hak interpelasi ada
Page 137 and 138:
130 (e) DPD dapat melakukan pengawa
Page 139 and 140:
132 - Melaksanakan pengawasan terha
Page 141 and 142:
134 Tugas Kelompok Bentuklah kelomp
Page 143 and 144:
136 Masa jabatan presiden dan wakil
Page 145 and 146:
138 b. Hak untuk memperoleh pelayan
Page 147 and 148:
140 1. Dalam Negara Kesatuan Republ
Page 149 and 150:
142 3. Pengertian kedaulatan tidak
Page 151 and 152:
144 9. DPR terdiri atas anggota par
Page 153 and 154:
146 27. Undang-Undang Dasar 1945 te
Page 155 and 156:
148 47. Yang berhak memberikan gela
Page 157 and 158:
150 kolusi : pamanfaatan atau kerja
Page 159 and 160:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 t
Page 161 and 162:
154 Indeks Pengarang Hamidi, Lazim
show all

negara

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?