negara

More documents

Recommendations

Info

A. Makna Kedaulatan Rakyat Anggaplah kelasmu seperti sebuah negara yang mempunyai kedaulatan. Ketua kelas dan wakilnya adalah pemimpinnya. Sementara itu, kamu dan kawan-kawanmu berperan sebagai rakyatnya. Ketua kelas menetapkan peraturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh anggota kelas. Ketua kelas akan menentukan segala sesuatu yang baik demi kemajuan kelas dan mengatur sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar akan berjalan secara lancar. Kekuasaan untuk mengatur ruang kelas sendiri, merupakan bentuk kedaulatan. Kita bebas menghias ruang kelas sesuai dengan selera semua siswa dalam kelas tanpa adanya campur tangan dari kelas lain, karena ruang kelas merupakan wilayah kekuasaan atau bagian kedaulatan dari kelas kita. Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa negara yang merdeka dan berdaulat, berkuasa untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Masing-masing negara mempunyai kekuasaan yang berbeda. Namun, perbedaan itu tidak menimbulkan perselisihan atau pertikaian di antara negara. Bahkan dengan perbedaan pandangan dalam kehidupan bernegara bisa menjadikan hubungan antarnegara semakin kuat. 1. Pengertian Kedaulatan Pengertian kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari pengertian negara. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Istilah kedaulatan dalam hal ini sama dengan pengertian souvereignty (Inggris) berasal dari istilah latin superanius yang berarti atas. Jadi, souvereignty mengandung arti superiority atau supremacy. Souvereignty atau kedaulatan merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (autority) yang tertinggi (supreme) dan tak terbatas (unlimited). Gambar 5.1 Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah memiliki wilayah dan kedaulatan. Sumber: Atlas Dunia dan Indonesia, Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, 2005 Kedaulatan Rakyat di Negara Kita 119
120 Wawasan Thomas Aquino Thomas Aquino adalah ahli filsafat dan teologi dari Italia yang mendapat sebutan orang suci. Pada abad ke-13 ia berusaha untuk menyatukan teori filosofi Aristotelian dan teori ilmu agama dari Augustinian. Thomas Aquino memasukkan kedua teori tersebut, yaitu iman dan rasio (pikiran) di dalam studi metafisika, moral, filsafat, dan agama. Gambar 5.2 Adolf Hitler memerintah Jerman dengan sistem diktaktor. Sumber: Microsoft Student, 2006 + Dalam arti kenegaraan, kewibawaan/kekuasaan tertinggi, dan bersifat tidak terbatas dari suatu negara disebut souvereignty (kedaulatan). Kedaulatan ialah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain. Kedaulatan suatu negara terdiri dari dua macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam, mengandung pengertian bahwa pemerintah (negara) berhak untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Adapun kedaulatan ke luar, mengandung pengertian bahwa pemerintah (negara) berhak untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, negara yang berdaulat mempunyai kekuasaan ke dalam dan ke luar. 2. Sumber Kedaulatan Beberapa teori mengenai kedaulatan antara lain sebagai berikut. a. Teori Kedaulatan Tuhan Menurut teori ini, kekuasaan yang tertinggi berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kedaulatan yang dilaksanakan oleh pemerintah negara juga berasal dari Tuhan. Contoh: Jepang dengan Kaisar Hirohito sebagai Dewa Matahari. b. Teori Kedaulatan Negara Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai sumber kekuasaan dan yang menciptakan hukum, sehingga segala sesuatu harus tunduk pada negara. Negara dianggap sebagai satu kedaulatan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Pelopor teori kedaulatan negara adalah Paul Laband, George Jellinek, dan Jean Bodin. Contoh: Jerman saat diperintah Hitler. c. Teori Kedaulatan Raja Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak di tangan raja dan keturunannya. Oleh karena itu, raja berkuasa secara mutlak atau tidak ada batasnya. Pelopor teori kedaulatan raja yaitu Machiavelli, dalam bukunya Il Principe (Sang Pangeran) yang menyatakan bahwa negara yang kuat harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas dan mutlak. Contoh: Prancis saat dipimpin oleh Louis ke XIV. Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VIII
Page 1 and 2:
Jilid 2 untuk SMP dan MTs Kelas VII
Page 3 and 4:
Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6:
Puji syukur kami panjatkan ke hadir
Page 7:
Uji Pembelajaran Semester I .......
Page 11 and 12:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 13 and 14:
6 pandangan hidup dan kebutuhan ban
Page 15 and 16:
8 B. 1. Arti Ideologi Nilai-Nilai P
Page 17 and 18:
10 Ideologi nasional bangsa Indones
Page 19 and 20:
12 3. K.H. Wachid Hasyim, 4. Muhamm
Page 21 and 22:
Gambar 1.5 Bangsa Indonesia yang ma
Page 23 and 24:
16 Ada beberapa ciri yang menonjol
Page 25 and 26:
18 4. Pengertian Pancasila sebagai
Page 27 and 28:
20 c. Sifat Ideologi Kebenaran pola
Page 29 and 30:
22 Hakikat pengertian di atas sesua
Page 31 and 32:
Gambar 1.11 Upacara bendera merupak
Page 33 and 34:
26 Penjabaran Pancasila yang hierar
Page 35 and 36:
28 Kerja Mandiri Untuk mempertahank
Page 37 and 38:
Gambar 1.16 Musyawarah untuk mencap
Page 39 and 40:
32 Tugas Kelompok Kerjakan bersama
Page 41 and 42:
34 5. Salah satu tujuan negara kita
Page 43 and 44:
36 7. Pancasila sebagai ideologi te
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
40 Hukum dasar yang dimaksud dalam
Page 49 and 50:
42 Wawasan • Presidensial adalah
Page 51 and 52:
44 Tugas Kelompok Bentuk kelompok y
Page 53 and 54:
46 D. Sikap Positif terhadap Tujuan
Page 55 and 56:
Gambar 2.5 Warga menggunakan hak pi
Page 57 and 58:
50 Tugas Kelompok dalam UUD 1945 di
Page 59 and 60:
52 1. Pengertian konstitusi dalam p
Page 61 and 62:
54 3. Undang-Undang Dasar 1945 berl
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Gambar 3.1 Keputusan Presiden merup
Page 67 and 68:
60 pasal. Selain itu, ada aturan ta
Page 69 and 70:
62 sangat serius berkaitan dengan b
Page 71 and 72:
64 B. Proses Pembuatan Peraturan Pe
Page 73 and 74:
66 n. RUU yang telah disetujui bers
Page 75 and 76: 68 (b) Kemudian, dalam rapat paripu
Page 77 and 78: 70 Sebelumnya, proses pembahasan un
Page 79 and 80: 72 Bentuk Peraturan Perundangan yan
Page 81 and 82: 74 Wawasan • Asas legalitas hukum
Page 83 and 84: 76 Kerja Kerja Mandiri Mandiri a. M
Page 85 and 86: 78 5. Hakim. 6. Pejabat negara lain
Page 87 and 88: 80 Kerja Mandiri Tunjukkan secara j
Page 89 and 90: 82 Dalam melaksanakan tugas koordin
Page 91 and 92: 84 Wawasan • Penyelidik adalah pe
Page 93 and 94: 86 Kerja Mandiri a. Coba cermatilah
Page 95 and 96: 88 9. Dalam menentukan peraturan pe
Page 97 and 98: C. Jawablah pertanyaan-pernyataan d
Page 99 and 100: 92 11. Negara adalah suatu susunan
Page 101 and 102: 94 32. Pada masa berlakunya UUD 194
Page 103 and 104: 96 Pendidikan Kewarganegaraan SMP d
Page 105 and 106: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 107 and 108: 100 Wawasan • Musyawarah adalah p
Page 109 and 110: 102 Wawasan • Sistem proporsional
Page 111 and 112: 104 melalui para wakil rakyat untuk
Page 113 and 114: 106 Gambar 4.4 Ketua osis dipilih b
Page 115 and 116: 108 Kerja Mandiri Tugas Kelompok g.
Page 117 and 118: 110 Kerja Mandiri Demokrasi Pancasi
Page 119 and 120: Gambar 4.6 Rencana untuk mengadakan
Page 121 and 122: 114 5. Di bawah ini merupakan salah
Page 123 and 124: 116 6. Setiap orang dalam negara de
Page 125: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 129 and 130: 122 3. Sifat-Sifat Kedaulatan Kedau
Page 131 and 132: 124 Adapun Majelis Permusyawaratan
Page 133 and 134: Gambar 5.4 Pasangan presiden dan wa
Page 135 and 136: 128 Wawasan • Hak interpelasi ada
Page 137 and 138: 130 (e) DPD dapat melakukan pengawa
Page 139 and 140: 132 - Melaksanakan pengawasan terha
Page 141 and 142: 134 Tugas Kelompok Bentuklah kelomp
Page 143 and 144: 136 Masa jabatan presiden dan wakil
Page 145 and 146: 138 b. Hak untuk memperoleh pelayan
Page 147 and 148: 140 1. Dalam Negara Kesatuan Republ
Page 149 and 150: 142 3. Pengertian kedaulatan tidak
Page 151 and 152: 144 9. DPR terdiri atas anggota par
Page 153 and 154: 146 27. Undang-Undang Dasar 1945 te
Page 155 and 156: 148 47. Yang berhak memberikan gela
Page 157 and 158: 150 kolusi : pamanfaatan atau kerja
Page 159 and 160: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 t
Page 161 and 162: 154 Indeks Pengarang Hamidi, Lazim
show all

negara

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?