negara

More documents

Recommendations

Info

10. Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh … a. presiden bersama-sama dengan DPR b. presiden bersama DPR dan senat c. pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat d. Dewan Perwakilan Rakyat dan senat 11. Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950, menetapkan tentang … a. perubahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer b. perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 c. berlakunya kabinet presidensial d. berlakunya kabinet parlementer 12. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan negara dalam keadaan yang … a. darurat b. damai c. tidak dapat dibayangkan d. tidak dapat dikendalikan oleh rakyat 13. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang mempunyai peran sangat luas, di antaranya … a. menetapkan permohonan kasasi b. mengadili para hakim yang kurang adil c. mengkaji Undang-Undang Dasar d. menetapkan peraturan perundangundangan 14. Terhadap perubahan undang-undang dasar, masyarakat menanggapi secara … a. hati yang dingin b. positif karena warga negara sangat membutuhkan suatuperubahan c. kurang positif karena merasa tidak dilibatkan d. berhati-hati karena dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat Konstitusi-Konstitusi di Negara Indonesia 15. Sebelum diadakan perubahan UUD 1945 presiden dan wakil presiden dipilih oleh … a. MPR b. DPR c. rakyat secara langsung d. panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 16. Di bawah ini adalah lembaga-lembaga negara, kecuali … a. menteri-menteri negara b. presiden c. MPR d. DPR 17. Pada masa era reformasi, kepala daerah dipilih oleh … a. wakil rakyat secara langsung b. rakyat secara langsung c. tokoh masyarakat yang sudah terkenal d. masyarakat tertentu 18. Undang-Undang Dasar sudah empat kali mengalami perubahan UUD ditetapkan oleh … a. presiden bersama dengan DPR b. presiden bersama dengan wakil presiden c. MPR d. Mahkamah Konstitusi 19. Undang-undang yang diajukan oleh DPR harus ... a. mengutamakan kepentingan anggota b. mengutamakan kepentingan bangsa lain c. mengutamakan kepentingan masyarakat d. mengutamakan kepentingan partai 20. Kurun waktu berlakunya Konstitusi RIS 1945 – 1950 bentuk pemerintahan Indonesia adalah … a. republik c. kesatuan b. federasi d. serikat B. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban singkat! 1. Yang berhak mengadakan perubahan undang-undang Dasar adalah . . . 2. Konstitusi yang berlaku dalam tiap negara pada dasarnya adalah . . . 53
54 3. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pertama kali pada . . . 4. Konstitusi RIS 1945 terdiri atas . . . 5. Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen empat kali di antaranya pada tahun . . . 6. Negara bentuk kesatuan, dalam negara tidak ada . . . 7. Bentuk negara pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah . . . 8. Dekrit Presiden dikeluarkan karena konstituante tidak dapat . . . 9. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung; wewenangnya yang lain dalam . . . 10. Pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih . . . C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini! 1. Apa yang dimaksud dengan amandemen? 2. Tunjukkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959! 3. Tunjukkan bunyi Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945! 4. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial! 5. Berilah penjelasan mengenai bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan pada masa berlakunya UUDS 1950! 6. Undang-Undang No 7 tahuan 1950 menetapkan tentang apa? 7. Terdiri dari berapa Bab dan Pasal UUD 1945 hasil amandemen? 8. Apa tujuan diadakan amandemen UUD 1945! 9. Sebutkan sikap positif terhadap amandemen UUD 1945! 10. Tunjukkan bunyi Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945! Uji Sikap Berikan tanggapan dan komentar mengenai sikap kalian. Jawab di buku tugas! No Pernyataan 1. Konstitusi dalam suatu negara sebaiknya sama demi mengatur kehidupan negara. 2. Sistem pemerintahan Indonesia kurun waktu 1949–1450 adalah parlementer untuk itu sebagai warga negara untuk 3. memahaminya keadaan saat itu. Amandemen UUD 1945 harus tetap dilakukan. 4. Pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali hal ini sesuai dengan UUD 1945. 5. Orang yang berlaku adil harus bersikap terhadap orang lain. Keterangan: S : Setuju TS : Tidak Setuju SS : Sangat Setuju STS : Sangat Tidak Setuju Pilihan S SS ST STS Komentar Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VIII
Page 1 and 2:
Jilid 2 untuk SMP dan MTs Kelas VII
Page 3 and 4:
Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6:
Puji syukur kami panjatkan ke hadir
Page 7:
Uji Pembelajaran Semester I .......
Page 11 and 12: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 13 and 14: 6 pandangan hidup dan kebutuhan ban
Page 15 and 16: 8 B. 1. Arti Ideologi Nilai-Nilai P
Page 17 and 18: 10 Ideologi nasional bangsa Indones
Page 19 and 20: 12 3. K.H. Wachid Hasyim, 4. Muhamm
Page 21 and 22: Gambar 1.5 Bangsa Indonesia yang ma
Page 23 and 24: 16 Ada beberapa ciri yang menonjol
Page 25 and 26: 18 4. Pengertian Pancasila sebagai
Page 27 and 28: 20 c. Sifat Ideologi Kebenaran pola
Page 29 and 30: 22 Hakikat pengertian di atas sesua
Page 31 and 32: Gambar 1.11 Upacara bendera merupak
Page 33 and 34: 26 Penjabaran Pancasila yang hierar
Page 35 and 36: 28 Kerja Mandiri Untuk mempertahank
Page 37 and 38: Gambar 1.16 Musyawarah untuk mencap
Page 39 and 40: 32 Tugas Kelompok Kerjakan bersama
Page 41 and 42: 34 5. Salah satu tujuan negara kita
Page 43 and 44: 36 7. Pancasila sebagai ideologi te
Page 47 and 48: 40 Hukum dasar yang dimaksud dalam
Page 49 and 50: 42 Wawasan • Presidensial adalah
Page 51 and 52: 44 Tugas Kelompok Bentuk kelompok y
Page 53 and 54: 46 D. Sikap Positif terhadap Tujuan
Page 55 and 56: Gambar 2.5 Warga menggunakan hak pi
Page 57 and 58: 50 Tugas Kelompok dalam UUD 1945 di
Page 59: 52 1. Pengertian konstitusi dalam p
Page 65 and 66: Gambar 3.1 Keputusan Presiden merup
Page 67 and 68: 60 pasal. Selain itu, ada aturan ta
Page 69 and 70: 62 sangat serius berkaitan dengan b
Page 71 and 72: 64 B. Proses Pembuatan Peraturan Pe
Page 73 and 74: 66 n. RUU yang telah disetujui bers
Page 75 and 76: 68 (b) Kemudian, dalam rapat paripu
Page 77 and 78: 70 Sebelumnya, proses pembahasan un
Page 79 and 80: 72 Bentuk Peraturan Perundangan yan
Page 81 and 82: 74 Wawasan • Asas legalitas hukum
Page 83 and 84: 76 Kerja Kerja Mandiri Mandiri a. M
Page 85 and 86: 78 5. Hakim. 6. Pejabat negara lain
Page 87 and 88: 80 Kerja Mandiri Tunjukkan secara j
Page 89 and 90: 82 Dalam melaksanakan tugas koordin
Page 91 and 92: 84 Wawasan • Penyelidik adalah pe
Page 93 and 94: 86 Kerja Mandiri a. Coba cermatilah
Page 95 and 96: 88 9. Dalam menentukan peraturan pe
Page 97 and 98: C. Jawablah pertanyaan-pernyataan d
Page 99 and 100: 92 11. Negara adalah suatu susunan
Page 101 and 102: 94 32. Pada masa berlakunya UUD 194
Page 103 and 104: 96 Pendidikan Kewarganegaraan SMP d
Page 107 and 108: 100 Wawasan • Musyawarah adalah p
Page 109 and 110: 102 Wawasan • Sistem proporsional
Page 111 and 112:
104 melalui para wakil rakyat untuk
Page 113 and 114:
106 Gambar 4.4 Ketua osis dipilih b
Page 115 and 116:
108 Kerja Mandiri Tugas Kelompok g.
Page 117 and 118:
110 Kerja Mandiri Demokrasi Pancasi
Page 119 and 120:
Gambar 4.6 Rencana untuk mengadakan
Page 121 and 122:
114 5. Di bawah ini merupakan salah
Page 123 and 124:
116 6. Setiap orang dalam negara de
Page 125 and 126:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 127 and 128:
120 Wawasan Thomas Aquino Thomas Aq
Page 129 and 130:
122 3. Sifat-Sifat Kedaulatan Kedau
Page 131 and 132:
124 Adapun Majelis Permusyawaratan
Page 133 and 134:
Gambar 5.4 Pasangan presiden dan wa
Page 135 and 136:
128 Wawasan • Hak interpelasi ada
Page 137 and 138:
130 (e) DPD dapat melakukan pengawa
Page 139 and 140:
132 - Melaksanakan pengawasan terha
Page 141 and 142:
134 Tugas Kelompok Bentuklah kelomp
Page 143 and 144:
136 Masa jabatan presiden dan wakil
Page 145 and 146:
138 b. Hak untuk memperoleh pelayan
Page 147 and 148:
140 1. Dalam Negara Kesatuan Republ
Page 149 and 150:
142 3. Pengertian kedaulatan tidak
Page 151 and 152:
144 9. DPR terdiri atas anggota par
Page 153 and 154:
146 27. Undang-Undang Dasar 1945 te
Page 155 and 156:
148 47. Yang berhak memberikan gela
Page 157 and 158:
150 kolusi : pamanfaatan atau kerja
Page 159 and 160:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 t
Page 161 and 162:
154 Indeks Pengarang Hamidi, Lazim
show all

negara

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?