negara

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar,
maka berdasarkan pada Pasal II Aturan Tambahan, Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari:
Pembukaan 4 alinea, dan pada bagian Batang Tubuh terdiri atas
16 Bab, 73 Pasal. 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan
Tambahan.
Adapun isi UUD 1945 secara garis besar adalah sebagai berikut.
1. Bab I tentang : Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1).
2. Bab II tentang : Majelis Permusyawaratan Rakyat
(Pasal 2-3).
3. Bab III tentang : Kekuasaan Pemerintah dan Negara
(Pasal 4–16).
4. Bab IV tentang : Dewan Pertimbangan Agung
(dihapus).
5. Bab V tentang : Kementrian Negara (Pasal 17).
6. Bab VI tentang : Pemerintah Daerah
(Pasal 18, 18A, 18B).
7. Bab VII tentang : Dewan Perwakilan Rakyat
(Pasal 19–22B).
8. Bab VIIA tentang : Dewan Perwakilan Daerah
(Pasal 22C–22D).
9. Bab VIIB tentang : Pemilihan Umum (Pasal 22E).
10. Bab VIII tentang : Hal Keuangan (Pasal 23–23D).
11. Bab VIIIA tentang : Badan Pemeriksa Keuangan
(Pasal 23E–23G).
12. Bab IX tentang : Kekuasan Kehakiman (Pasal 24–25).
13. Bab IXA tentang : Wilayah Negara (Pasal 25A).
14. Bab X tentang : Warga Negara dan Penduduk
(Pasal 26–28).
15. Bab XA tentang : Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J).
16. Bab XI tentang : Agama (Pasal 29).
17. Bab XII tentang : Pertahan dan Keamanan Negara
(Pasal 30).
18. Bab XIII tentang : Pendidikan dan Kebudayaan
(Pasal 31 - 32).
19. Bab XIV tentang : Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan Sosial (Pasal 33–34).
20. Bab XV tentang : Bendera, Bahasa, Lambang Negara,
serta Lagu Kebangsaan
(Pasal 35–36C).
21. Bab XVI tentang : Perubahan Undang-Undang Dasar
(Pasal 37).
Bab I sampai Bab XVI di atas, merupakan pencerminan dari
dinamika ketatanegaraan yang dilaksanakan di negara kita. Oleh
karena itu, pasal satu dengan yang lainnya merupakan suatu
rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
Konstitusi-Konstitusi di Negara Indonesia
Gambar 2.3 Suasana MPR yang sedang
mengadakan sidang tahunan.
Sumber: Ensiklopedi Umum untuk
Pelajar, 2005
45