Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
– Menetapkan APBD kabupaten/kota bersamasama<br />
dengan Bupati/Wali kota.<br />
– Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan<br />
peraturan daerah dan peraturan perundangundangan<br />
lainnya, keputusan Bupati/Walikota,<br />
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam<br />
melaksanakan program pembangunan daerah,<br />
dan kerja sama internasional di daerah.<br />
– Mengusulkan dan memberhentikan Bupati/Wakil<br />
Bupati atau Wali kota/Wakil Wali kota kepada<br />
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.<br />
– Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada<br />
pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap<br />
rencana perjanjian internasional yang menyangkut<br />
kepentingan daerah.<br />
– Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban<br />
Bupati/Wali kota dalam pelaksanaan<br />
tugas desentralisasi.<br />
Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD<br />
kabupaten/kota mengucapkan sumpah/janji secara<br />
bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan<br />
Negeri dalam Sidang Paripurna DPRD kabupaten/kota.<br />
Apabila anggota DPRD kabupaten/kota berhalangan<br />
hadir tetap mengucapkan sumpah/janji bersama-sama<br />
yang dipandu oleh Pimpinan DPRD kabupaten/kota<br />
dalam sidang berikutnya. Adapun tata cara mengucapkan<br />
sumpah/janji diatur dalam peraturan tata tertib DPRD<br />
kabupaten/kota.<br />
3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)<br />
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan<br />
lembaga permusyawaratan desa. Badan Permusyawaratan<br />
Desa (BPD) berfungsi mengayomi adat<br />
istiadat, membuat peraturan desa, menampung, dan<br />
menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan<br />
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.<br />
Adapun keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa<br />
(BPD) dipilih dari dan oleh penduduk desa yang<br />
memenuhi persyaratan. Pimpinan Badan Permusyawaratan<br />
Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota.<br />
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan<br />
Kepala Desa menetapkan peraturan desa. Pelaksanaan<br />
peraturan desa ditetapkan dengan keputusan Kepala<br />
Desa. Di desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai<br />
dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan peraturan<br />
desa.<br />
Kedaulatan Rakyat di Negara Kita<br />
Gambar 5.7 DPRD Kabupaten/Kota sedang<br />
sarasehan dengan pejabat<br />
daerah mengenai kebijakan<br />
dalam pemerintahan.<br />
Sumber: www.dprri.co.id<br />
133