negara

More documents

Recommendations

Info

dengan kehidupan bernegara, dan kehidupan beragama dengan kehidupan masyarakat. Kehidupan keduniaan ditangani oleh negara, sedangkan kehidupan akhirat ditangani oleh para pemuka agama saja. Agama tidak berhak campur tangan terhadap persoalan politik. Agama semata-mata urusan pribadi masing-masing orang. Sebagai akibatnya, dalam bernegara kita tidak boleh membicarakan agama, dan dalam beragama kita tidak perlu mengaitkan dengan negara. Untuk kehidupan negara pada dasarnya lepas dari agama. Negara tidak mencampuri urusan agama. Contoh untuk kehidupan bernegara: Negara tidak dapat mengatur cara peribadatan agama tertentu. Contoh untuk kehidupan beragama: Agama tidak ada kaitannya dengan negara, namun tokoh-tokoh agama tidak berbuat arogan terhadap negara. 3. Individualisme Individualisme adalah paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Sebagai dampak dari kemajuan teknologi dan komunikasi, yaitu adanya sikap yang lebih memperhatikan kepentingan diri sendiri. Kebersamaan dan kegotongroyongan semakin ditinggalkan. Sebaliknya, masing-masing orang lebih menonjolkan sifat keakuannya, tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Sebagai akibatnya, timbul persaingan yang tidak sehat, yang kuat akan menindas yang lemah. Contoh: Seorang siswa yang merasa dirinya paling pandai dan tidak peduli dengan siswa yang lain. 4. Elitisme Elitisme adalah paham yang kecenderung untuk bergaya hidup tertentu dan berbeda dengan rakyat kebanyakan atau ingin berbeda dari orang banyak, dan membentuk masyarakat khusus. Kelompok ini jelas merasa lebih segalanya karena memang mereka memiliki kelebihan dalam kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan. Sebagai negara yang sedang berpacu untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, Indonesia tidak bisa terlepas dari arus perputaran kemajuan dunia. Di tengah-tengah kemajuan di mana komunikasi semakin terbuka dan cepat, proses globalisasi semakin sesak, hubungan antarbangsa dan negara semakin meningkat, maka negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang perlu mengikuti perkembangan zaman demi tercapainya pembangunan dan tujuan nasional. Gambar 1.2 Informasi yang cepat melalui komputer merupakan salah satu contoh proses globalisasi. Sumber: Warta Ekonomi, 12 Mei 2006 Nilai-Nilai Luhur Pancasila 7
8 B. 1. Arti Ideologi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, gabungan dari dua kata yaitu idea yang berarti ‘gagasan, penilaian’ dan logos, yang berarti perkataan, pengetahuan’. Secara harfiah, ideologi berarti suatu pengetahuan tentang gagasan atau pemikiran. Dalam arti luas, istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok citacita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Pengertian ini disebut ideologi terbuka. Dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan-gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang akan menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Pengertian ini disebut ideologi tertutup. Ideologi juga diartikan sebagai ajaran, doktrin, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu pandangan hidup akan meningkat menjadi suatu falsafah hidup, apabila telah mendapat landasan berpikir maupun motivasi yang lebih jelas, sedangkan kristalisasinya kemudian membentuk suatu ideologi. Keterikatan ideologi dengan pandangan hidup akan membedakan ideologi suatu bangsa dengan bangsa lain. Ideologi bangsa Indonesia dapat memberikan gambaran yang jelas bagi kehidupan negara. Sebab, ideologi bangsa Indonesia digali dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebuah ideologi negara dapat kita gambarkan misalnya: Seseorang ingin membuat rumah harus memulai dari pondasi dahulu. Dengan pondasi yang kuat suatu rumah akan dapat berdiri dengan kokoh. Demikian pula negara kita negara agraris yang memiliki berbagai macam khasanah budaya yang beranekaragam, maka perlu adanya ideologi yang kuat. Sementara itu, ideologi yang dimaksud digali dari bangsa Indonesia sendiri contohnya: cara hidup di masyarakat dengan jelas yaitu hidup bergotong-royong. Dengan gotong-royong itulah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab. Dalam kenyataannya, orang cenderung menganut dan mempertahankan ideologi, karena memandang ideologi sebagai cita-cita hidup. Menurut Gunawan Setiardja, ideologi dirumuskan sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan sebagai pedoman dan cita-cita hidup. Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VIII
Page 1 and 2: Jilid 2 untuk SMP dan MTs Kelas VII
Page 3 and 4: Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6: Puji syukur kami panjatkan ke hadir
Page 7: Uji Pembelajaran Semester I .......
Page 11 and 12: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 13: 6 pandangan hidup dan kebutuhan ban
Page 17 and 18: 10 Ideologi nasional bangsa Indones
Page 19 and 20: 12 3. K.H. Wachid Hasyim, 4. Muhamm
Page 21 and 22: Gambar 1.5 Bangsa Indonesia yang ma
Page 23 and 24: 16 Ada beberapa ciri yang menonjol
Page 25 and 26: 18 4. Pengertian Pancasila sebagai
Page 27 and 28: 20 c. Sifat Ideologi Kebenaran pola
Page 29 and 30: 22 Hakikat pengertian di atas sesua
Page 31 and 32: Gambar 1.11 Upacara bendera merupak
Page 33 and 34: 26 Penjabaran Pancasila yang hierar
Page 35 and 36: 28 Kerja Mandiri Untuk mempertahank
Page 37 and 38: Gambar 1.16 Musyawarah untuk mencap
Page 39 and 40: 32 Tugas Kelompok Kerjakan bersama
Page 41 and 42: 34 5. Salah satu tujuan negara kita
Page 43 and 44: 36 7. Pancasila sebagai ideologi te
Page 47 and 48: 40 Hukum dasar yang dimaksud dalam
Page 49 and 50: 42 Wawasan • Presidensial adalah
Page 51 and 52: 44 Tugas Kelompok Bentuk kelompok y
Page 53 and 54: 46 D. Sikap Positif terhadap Tujuan
Page 55 and 56: Gambar 2.5 Warga menggunakan hak pi
Page 57 and 58: 50 Tugas Kelompok dalam UUD 1945 di
Page 59 and 60: 52 1. Pengertian konstitusi dalam p
Page 61 and 62: 54 3. Undang-Undang Dasar 1945 berl
Page 65 and 66:
Gambar 3.1 Keputusan Presiden merup
Page 67 and 68:
60 pasal. Selain itu, ada aturan ta
Page 69 and 70:
62 sangat serius berkaitan dengan b
Page 71 and 72:
64 B. Proses Pembuatan Peraturan Pe
Page 73 and 74:
66 n. RUU yang telah disetujui bers
Page 75 and 76:
68 (b) Kemudian, dalam rapat paripu
Page 77 and 78:
70 Sebelumnya, proses pembahasan un
Page 79 and 80:
72 Bentuk Peraturan Perundangan yan
Page 81 and 82:
74 Wawasan • Asas legalitas hukum
Page 83 and 84:
76 Kerja Kerja Mandiri Mandiri a. M
Page 85 and 86:
78 5. Hakim. 6. Pejabat negara lain
Page 87 and 88:
80 Kerja Mandiri Tunjukkan secara j
Page 89 and 90:
82 Dalam melaksanakan tugas koordin
Page 91 and 92:
84 Wawasan • Penyelidik adalah pe
Page 93 and 94:
86 Kerja Mandiri a. Coba cermatilah
Page 95 and 96:
88 9. Dalam menentukan peraturan pe
Page 97 and 98:
C. Jawablah pertanyaan-pernyataan d
Page 99 and 100:
92 11. Negara adalah suatu susunan
Page 101 and 102:
94 32. Pada masa berlakunya UUD 194
Page 103 and 104:
96 Pendidikan Kewarganegaraan SMP d
Page 105 and 106:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 107 and 108:
100 Wawasan • Musyawarah adalah p
Page 109 and 110:
102 Wawasan • Sistem proporsional
Page 111 and 112:
104 melalui para wakil rakyat untuk
Page 113 and 114:
106 Gambar 4.4 Ketua osis dipilih b
Page 115 and 116:
108 Kerja Mandiri Tugas Kelompok g.
Page 117 and 118:
110 Kerja Mandiri Demokrasi Pancasi
Page 119 and 120:
Gambar 4.6 Rencana untuk mengadakan
Page 121 and 122:
114 5. Di bawah ini merupakan salah
Page 123 and 124:
116 6. Setiap orang dalam negara de
Page 125 and 126:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 127 and 128:
120 Wawasan Thomas Aquino Thomas Aq
Page 129 and 130:
122 3. Sifat-Sifat Kedaulatan Kedau
Page 131 and 132:
124 Adapun Majelis Permusyawaratan
Page 133 and 134:
Gambar 5.4 Pasangan presiden dan wa
Page 135 and 136:
128 Wawasan • Hak interpelasi ada
Page 137 and 138:
130 (e) DPD dapat melakukan pengawa
Page 139 and 140:
132 - Melaksanakan pengawasan terha
Page 141 and 142:
134 Tugas Kelompok Bentuklah kelomp
Page 143 and 144:
136 Masa jabatan presiden dan wakil
Page 145 and 146:
138 b. Hak untuk memperoleh pelayan
Page 147 and 148:
140 1. Dalam Negara Kesatuan Republ
Page 149 and 150:
142 3. Pengertian kedaulatan tidak
Page 151 and 152:
144 9. DPR terdiri atas anggota par
Page 153 and 154:
146 27. Undang-Undang Dasar 1945 te
Page 155 and 156:
148 47. Yang berhak memberikan gela
Page 157 and 158:
150 kolusi : pamanfaatan atau kerja
Page 159 and 160:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 t
Page 161 and 162:
154 Indeks Pengarang Hamidi, Lazim
show all

negara

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?