negara

dibuat dalam keadaan “darurat” dalam arti, persoalan yang
muncul harus segera ditindaklanjuti.
Untuk itu, presiden tidak seenaknya mengeluarkan Perpu,
karena pada akhirnya harus diajukan kepada DPR pada
persidangan berikutnya. DPR sebagai lembaga legislatif dapat
menerima atau menolak Perpu yang diajukan presiden
tersebut. Konsekuensinya jika Perpu tersebut ditolak DPR,
maka harus dicabut. Dengan kata lain harus dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Perpu lebih tegas lagi diatur dalam Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 22:
Ayat (1)
Dalam hal ihwal kegiatan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah pengganti undangundang.
Ayat (2)
Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
Ayat (3)
Jika tidak mendapat persetujuan, maka paraturan
pemerintah itu harus dicabut.
3. Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundangan
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjalankan undangundang
sebagaimana mestinya.
Peraturan Pemerintah (PP) ditegaskan dalam UUD 1945
Pasal 5 Ayat (2) bunyinya:
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjelaskan
undang-undang sebagaimana mestinya.
Jadi, peraturan pemerintah tersebut merupakan bentuk
pelaksanaan dari suatu undang-undang.
Adapun kriteria untuk dapat dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah (PP) adalah sebagai berikut.
a. Tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya.
b. Tidak dapat mencantumkan sanksi pidana jika UU induknya
mencantumkan sanksi pidana.
c. Tidak dapat memperkuat atau mengurangi ketentuan UU
induknya.
d. Dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak
menyebutkan secara tegas asal PP tersebut untuk
melaksanakan UU.
4. Peraturan Presiden
Peraturan Presiden adalah peraturan perundangan yang
dibuat oleh presiden. Dalam hal ini, Presiden menentukan
langkah yang akan ditempuh dalam menangani masalah yang
Ketaatan terhadap Perundang-Undangan Nasional
61