Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
122<br />
3. Sifat-Sifat Kedaulatan<br />
Kedaulatan memiliki empat sifat yang senantiasa ada. Jika<br />
sifat tersebut hilang, maka kedaulatan tersebut kurang memiliki<br />
kekuatan lagi.<br />
Keempat sifat kedaulatan adalah sebagai berikut.<br />
a. Permanen (tetap), artinya kedaulatan tetap ada selama<br />
<strong>negara</strong> tetap berdiri. Kedaulatan suatu <strong>negara</strong> akan hilang<br />
jika <strong>negara</strong>nya telah bubar.<br />
b. Asli, artinya bahwa kedaulatan tidak berasal dari<br />
kekuasaan lain yang lebih tinggi.<br />
c. Bulat, artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi,<br />
kedaulatan hanya sebagai satu-satunya kekuasaan yang<br />
tertinggi.<br />
d. Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak ada yang<br />
membatasi, sebab apabila terbatas, maka sifat tertingginya<br />
akan hilang.<br />
4. Teori Pemisahan Kekuasaan<br />
Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi<br />
manusia, maka muncul pembagian tugas pemerintahan ke<br />
dalam tiga bidang kekuasaan, ketiga kekuasaan tersebut yaitu<br />
sebagai berikut.<br />
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat<br />
undang-undang.<br />
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan<br />
undang-undang.<br />
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan<br />
undang-undang (kekuasaan untuk mengadili<br />
segala bentuk pelanggaran undang-undang).<br />
Pemisahan ketiga kekuasaan, sering kita temui dalam sistem<br />
ketata<strong>negara</strong>an pada berbagai <strong>negara</strong>, walaupun batas<br />
pembagiannya tidak selalu sempurna, karena kadang-kadang<br />
satu sama lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling<br />
memengaruhi.<br />
Tokoh yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan <strong>negara</strong>,<br />
antara lain John Locke dan Montesquieu. John Locke<br />
merupakan orang pertama yang membicarakan teori pemisahan<br />
kekuasaan <strong>negara</strong>. Dalam bukunya yang berjudul Two Treatises<br />
on Civil Government (1690), John Locke memisahkan kekuasaan<br />
tiap-tiap <strong>negara</strong>.<br />
Kekuasaan tiap <strong>negara</strong> tersebut antara lain sebagai berikut.<br />
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat<br />
undang-undang.<br />
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan<br />
undang-undang.<br />
Pendidikan Kewarga<strong>negara</strong>an SMP dan MTs Kelas VIII