negara

3. Proses Penyerahan dan Pengundangan
Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Presiden
menyerahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama untuk menjadi undang-undang”. Selanjutnya
ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945, menyatakan:
“Dalam hal rancangan undang-undang oleh Presiden dalam
waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut
disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi
undang-undang dan wajib diundangkan.”
Setelah disahkan, undang-undang tersebut kemudian
diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan saat itulah
mulai diberlakukan dan mengikat bagi seluruh warga negara.
C.
Menaati Peraturan Perundang-
Undangan Nasional
Seperti dijelaskan di atas bahwa setiap jenis perundangan
materinya berbeda, sesuai dengan bidang yang dijadikan
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap
jenisnya tentu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Para ahli berpendapat, mengenai peraturan perundangundangan,
di antaranya Purnadi Purbacaraka dan Soerjono
Soekamto dalam ‘Lazim Hamidi dan Budiman Sinaga’ (2005 : 6)
menyebutkan dengan istilah Asas-Asas Peraturan Perundang-
Undangan, yang dikelompokkan menjadi enam, yaitu sebagai
berikut.
a. Undang-undang tidak berlaku surut.
b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
c. Undang-undang yang bersifat khusus, mengesampingkan
undang-undang yang bersifat umum (Lex Specialist Derograt
Lex Generalist).
d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan
undang-undang yang berlaku terdahulu (Lex Poerteiore
Dereget Lex Priori).
e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
f. Undang-undang sebagai sarana untuk memaksimalkan dapat
mencapainya kesejahteraan spiritual dan material bagi
masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan
pelestarian (asas welvaartstaat).
Dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan
tersebut secara otomatis harus ditaati oleh seluruh warga negara
tanpa terkecuali. Jenis peraturan perundangan itu akan mengikat
bagi mereka yang melanggarnya.
Ada beberapa bentuk peraturan perundangan yang harus
ditaati oleh warga masyarakat dan ada pula bentuk peraturan
perundangan yang harus ditaati oleh kelompok tertentu.
Ketaatan terhadap Perundang-Undangan Nasional
71