negara

More documents

Recommendations

Info

3. Proses Penyerahan dan Pengundangan Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Presiden menyerahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945, menyatakan: “Dalam hal rancangan undang-undang oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.” Setelah disahkan, undang-undang tersebut kemudian diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan saat itulah mulai diberlakukan dan mengikat bagi seluruh warga negara. C. Menaati Peraturan Perundang- Undangan Nasional Seperti dijelaskan di atas bahwa setiap jenis perundangan materinya berbeda, sesuai dengan bidang yang dijadikan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap jenisnya tentu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para ahli berpendapat, mengenai peraturan perundangundangan, di antaranya Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekamto dalam ‘Lazim Hamidi dan Budiman Sinaga’ (2005 : 6) menyebutkan dengan istilah Asas-Asas Peraturan Perundang- Undangan, yang dikelompokkan menjadi enam, yaitu sebagai berikut. a. Undang-undang tidak berlaku surut. b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. c. Undang-undang yang bersifat khusus, mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (Lex Specialist Derograt Lex Generalist). d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (Lex Poerteiore Dereget Lex Priori). e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. f. Undang-undang sebagai sarana untuk memaksimalkan dapat mencapainya kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (asas welvaartstaat). Dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut secara otomatis harus ditaati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Jenis peraturan perundangan itu akan mengikat bagi mereka yang melanggarnya. Ada beberapa bentuk peraturan perundangan yang harus ditaati oleh warga masyarakat dan ada pula bentuk peraturan perundangan yang harus ditaati oleh kelompok tertentu. Ketaatan terhadap Perundang-Undangan Nasional 71
72 Bentuk Peraturan Perundangan yang Harus Ditaati oleh Seluruh Warga Negara Bentuk peraturan perundangan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara atau warga masyarakat di antaranya sebagai berikut. a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan Raya Gambar 3.4 Seluruh pengguna jalan harus menaati Undang-Undang yang berlaku. Sumber: Tempo, 8 Agustus 2005 Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa bagi siapa saja pemakai jalan raya tersebut harus memenuhi berbagai ketentuan. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. 1) Pengemudi harus membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 2) Pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dibawa pada waktu mengemudi. 3) Pengendara sepeda motor harus membawa STNK. 4) Pengendara sepeda motor harus memiliki SIM dan dibawa pada waktu mengendarai sepeda motor. 5) Pengemudi maupun pengendara sepeda motor harus memahami rambu-rambu lalu lintas. b. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Dalam Pasal 4 ditegaskan: 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan. 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VIII
Page 1 and 2:
Jilid 2 untuk SMP dan MTs Kelas VII
Page 3 and 4:
Hak Cipta pada Departemen Pendidika
Page 5 and 6:
Puji syukur kami panjatkan ke hadir
Page 7:
Uji Pembelajaran Semester I .......
Page 11 and 12:
Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 13 and 14:
6 pandangan hidup dan kebutuhan ban
Page 15 and 16:
8 B. 1. Arti Ideologi Nilai-Nilai P
Page 17 and 18:
10 Ideologi nasional bangsa Indones
Page 19 and 20:
12 3. K.H. Wachid Hasyim, 4. Muhamm
Page 21 and 22:
Gambar 1.5 Bangsa Indonesia yang ma
Page 23 and 24:
16 Ada beberapa ciri yang menonjol
Page 25 and 26:
18 4. Pengertian Pancasila sebagai
Page 27 and 28: 20 c. Sifat Ideologi Kebenaran pola
Page 29 and 30: 22 Hakikat pengertian di atas sesua
Page 31 and 32: Gambar 1.11 Upacara bendera merupak
Page 33 and 34: 26 Penjabaran Pancasila yang hierar
Page 35 and 36: 28 Kerja Mandiri Untuk mempertahank
Page 37 and 38: Gambar 1.16 Musyawarah untuk mencap
Page 39 and 40: 32 Tugas Kelompok Kerjakan bersama
Page 41 and 42: 34 5. Salah satu tujuan negara kita
Page 43 and 44: 36 7. Pancasila sebagai ideologi te
Page 45 and 46: Perhatikanlah skema alur pembelajar
Page 47 and 48: 40 Hukum dasar yang dimaksud dalam
Page 49 and 50: 42 Wawasan • Presidensial adalah
Page 51 and 52: 44 Tugas Kelompok Bentuk kelompok y
Page 53 and 54: 46 D. Sikap Positif terhadap Tujuan
Page 55 and 56: Gambar 2.5 Warga menggunakan hak pi
Page 57 and 58: 50 Tugas Kelompok dalam UUD 1945 di
Page 59 and 60: 52 1. Pengertian konstitusi dalam p
Page 61 and 62: 54 3. Undang-Undang Dasar 1945 berl
Page 65 and 66: Gambar 3.1 Keputusan Presiden merup
Page 67 and 68: 60 pasal. Selain itu, ada aturan ta
Page 69 and 70: 62 sangat serius berkaitan dengan b
Page 71 and 72: 64 B. Proses Pembuatan Peraturan Pe
Page 73 and 74: 66 n. RUU yang telah disetujui bers
Page 75 and 76: 68 (b) Kemudian, dalam rapat paripu
Page 77: 70 Sebelumnya, proses pembahasan un
Page 81 and 82: 74 Wawasan • Asas legalitas hukum
Page 83 and 84: 76 Kerja Kerja Mandiri Mandiri a. M
Page 85 and 86: 78 5. Hakim. 6. Pejabat negara lain
Page 87 and 88: 80 Kerja Mandiri Tunjukkan secara j
Page 89 and 90: 82 Dalam melaksanakan tugas koordin
Page 91 and 92: 84 Wawasan • Penyelidik adalah pe
Page 93 and 94: 86 Kerja Mandiri a. Coba cermatilah
Page 95 and 96: 88 9. Dalam menentukan peraturan pe
Page 97 and 98: C. Jawablah pertanyaan-pernyataan d
Page 99 and 100: 92 11. Negara adalah suatu susunan
Page 101 and 102: 94 32. Pada masa berlakunya UUD 194
Page 103 and 104: 96 Pendidikan Kewarganegaraan SMP d
Page 107 and 108: 100 Wawasan • Musyawarah adalah p
Page 109 and 110: 102 Wawasan • Sistem proporsional
Page 111 and 112: 104 melalui para wakil rakyat untuk
Page 113 and 114: 106 Gambar 4.4 Ketua osis dipilih b
Page 115 and 116: 108 Kerja Mandiri Tugas Kelompok g.
Page 117 and 118: 110 Kerja Mandiri Demokrasi Pancasi
Page 119 and 120: Gambar 4.6 Rencana untuk mengadakan
Page 121 and 122: 114 5. Di bawah ini merupakan salah
Page 123 and 124: 116 6. Setiap orang dalam negara de
Page 127 and 128: 120 Wawasan Thomas Aquino Thomas Aq
Page 129 and 130:
122 3. Sifat-Sifat Kedaulatan Kedau
Page 131 and 132:
124 Adapun Majelis Permusyawaratan
Page 133 and 134:
Gambar 5.4 Pasangan presiden dan wa
Page 135 and 136:
128 Wawasan • Hak interpelasi ada
Page 137 and 138:
130 (e) DPD dapat melakukan pengawa
Page 139 and 140:
132 - Melaksanakan pengawasan terha
Page 141 and 142:
134 Tugas Kelompok Bentuklah kelomp
Page 143 and 144:
136 Masa jabatan presiden dan wakil
Page 145 and 146:
138 b. Hak untuk memperoleh pelayan
Page 147 and 148:
140 1. Dalam Negara Kesatuan Republ
Page 149 and 150:
142 3. Pengertian kedaulatan tidak
Page 151 and 152:
144 9. DPR terdiri atas anggota par
Page 153 and 154:
146 27. Undang-Undang Dasar 1945 te
Page 155 and 156:
148 47. Yang berhak memberikan gela
Page 157 and 158:
150 kolusi : pamanfaatan atau kerja
Page 159 and 160:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 t
Page 161 and 162:
154 Indeks Pengarang Hamidi, Lazim
show all

negara

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?