Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab V
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
GRAFIK. V.5
PETA DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI DI INDONESIA*)
TAHUN 2009 - 2010
25.000
miliar rupiah
20.000
15.000
10.000
5.000
Uraian
2009 2010
Daerah Jumlah % Daerah Jumlah %
Total 33 186.414,10 100 33 192.490,34 100
Tertinggi Jatim 20.854,97 11,19 Jatim 21.290,50 11,06
Terendah DKI 0,00 0,00 DKI 0,00 0,00
Rata-Rata 33 5.648,91 - 33 5.833,04 -
2009 2010
0
*) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan
Sumber : Kementerian Keuangan
ini dapat dilihat dari jumlah penerima DAK pada tahun 2005, yaitu dari 377 kabupaten/
kota dan 2 Provinsi pada tahun 2005, menjadi 485 kabupaten/kota dan 32 provinsi pada
tahun 2010.
Adapun sebaran DAK untuk pemerintah daerah se-provinsi di Indonesia disajikan pada
Grafik V.6 di bawah. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa untuk tahun 2009 dan
2010, daerah yang menerima DAK tertinggi adalah daerah se-provinsi Jawa Timur dan
Jawa Tengah dengan proporsi masing-masing sama sebesar 8,65 persen dan 9,32 persen
terhadap total penerimaan DAK seluruh daerah.
Selain Dana Perimbangan, juga dialokasikan Dana Otsus dan Penyesuaian. Dana Otsus
dialokasikan untuk Provinsi Papua dengan nilai setara 2 persen dari pagu DAU nasional
selama 20 tahun, yang diutamakan untuk mendanai pendidikan dan kesehatan. Selain itu,
diberikan juga dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur yang besarnya ditetapkan
antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi setiap tahun. Sementara itu, Dana
Otsus juga dialokasikan untuk Provinsi NAD dengan nilai setara 2 persen dari pagu DAU
nasional selama 15 tahun, untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1 persen dari
pagu DAU nasional.
Selanjutnya, Dana Penyesuaian sampai dengan tahun 2007, terutama dialokasikan berupa
Dana Penyeimbang kepada daerah yang menerima DAU lebih kecil dari DAU yang diterima
tahun sebelumnya, sehingga DAU yang diterima minimal sama dengan DAU yang diterima
tahun sebelumnya. Pengalokasian Dana Penyeimbang tersebut bertujuan agar penerapan
formula DAU tidak menimbulkan adanya daerah yang memperoleh DAU lebih kecil dari
DAU tahun sebelumnya, yang selanjutnya dikenal dengan prinsip non-hold harmless. Dalam
perkembangannya, pada tahun 2009 kebijakan non-hold harmless telah dihapuskan.
V-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2011