Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

Bab V Kebijakan Desentralisasi Fiskal Guna mendukung arah kebijakan transfer ke daerah tersebut, dalam RAPBN 2011 alokasi anggaran Transfer ke Daerah direncanakan sebesar Rp378,4 triliun, atau 5,4 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti mengalami kenaikan Rp33,8 triliun, atau 9,8 persen dari alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp344,6 triliun. Kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2011 tersebut selain disebabkan adanya kenaikan Dana Perimbangan, juga disebabkan oleh adanya peningkatan Dana Otsus dan Penyesuaian terutama adanya komponen baru pada pos Dana Penyesuaian, yaitu bantuan operasional sekolah (BOS) yang merupakan realokasi dari Belanja Pemerintah Pusat ke Transfer ke Daerah. Dari jumlah alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2011 tersebut, sekitar 87,0 persen merupakan alokasi Dana Perimbangan, dan sisanya sekitar 13,0 persen merupakan alokasi Dana Otsus dan Penyesuaian. 5.3.1.1 Kebijakan Dana Perimbangan Dalam RAPBN 2011, alokasi Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp329,1 triliun, atau 4,7 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp14,7 triliun, atau 4,7 persen dari alokasi Dana Perimbangan dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp314,4 triliun. Dari jumlah alokasi Dana Perimbangan tersebut, sebesar 24,9 persen merupakan DBH, sebesar 67,4 persen merupakan DAU, dan sebesar 7,7 persen merupakan DAK. 5.3.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2011 mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari daerah dibagi antara Pemerintah dan daerah dengan prinsip by origin, dengan proporsi yang lebih besar bagi daerah penghasil, serta memperhitungkan porsi pemerataan di wilayah provinsi yang bersangkutan. Berdasarkan jenis penerimaannya, DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Adapun mekanisme penetapan dan penyaluran DBH ke tiap-tiap daerah yang berhak menerima diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam tahun 2011, arah kebijakan DBH diarahkan untuk: (1) lebih meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP); (2) menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel; (3) menyempurnakan sistem penyaluran DBH tepat waktu dan tepat jumlah; dan (4) penyelesaian kurang bayar DBH SDA dan DBH Pajak. Dari arah kebijakan tersebut, diharapkan penyelesaian dokumen transfer yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran DBH ke daerah dapat dipercepat, sehingga akuntabilitas dan efektifitas penggunaannya dapat dilaksanakan dengan baik. V-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab V Dalam RAPBN 2011, alokasi DBH direncanakan mencapai Rp82,0 triliun, atau 1,4 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut berarti secara nominal lebih rendah Rp7,6 triliun atau 8,5 persen dari alokasi DBH dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp89,6 triliun. Penurunan DBH dalam RAPBN 2011 tersebut disebabkan oleh lebih rendahnya alokasi DBH Pajak karena adanya pengalihan BPHTB menjadi pajak kabupaten/kota, serta lebih rendahnya alokasi DBH SDA terutama karena menurunnya target penerimaan minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan. Alokasi DBH tahun 2011 tersebut terdiri dari alokasi DBH Pajak sebesar 49,4 persen dan alokasi DBH SDA sebesar 50,6 persen. DBH Pajak DBH Pajak terdiri atas 4 jenis yaitu DBH dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam tahun anggaran 2011, BPHTB tidak lagi termasuk dalam DBH, karena jenis pajak ini telah dialihkan menjadi Pajak Daerah. Selain itu, sebagian objek PBB, yaitu sektor perdesaan dan perkotaan mulai tahun 2014 juga akan dialihkan menjadi Pajak Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 33 Tahun 2004, serta Pasal 8 PP Nomor 55 Tahun 2005, DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN, yang merupakan bagian daerah adalah sebesar 20 persen. DBH dari penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDN yang diserahkan kepada daerah tersebut, dibagi dengan imbangan sebesar 12 persen untuk kabupaten/kota dan 8 persen untuk provinsi. Bagian kabupaten/kota tersebut, dibagi 8,4 persen untuk daerah penghasil dan 3,6 persen dibagi secara merata untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Daerah penghasil ditentukan berdasarkan tempat wajib pajak terdaftar. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 33 Tahun 2004 serta Pasal 5 dan Pasal 6 PP Nomor 55 Tahun 2005, bagian daerah atas PBB ditetapkan sebesar 90 persen dengan rincian 64,8 persen untuk kabupaten/kota, 16,2 persen untuk provinsi, dan 9 persen untuk Biaya Pemungutan (BP), sedangkan sisanya sebesar 10 persen merupakan bagian Pemerintah Pusat. Biaya Pemungutan sebesar 9 persen tersebut dibagi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan persentase yang berbeda-beda untuk setiap sektor PBB. Bagian Pusat sebesar 10 persen tersebut dibagi lagi ke daerah secara merata sebesar 6,5 persen dan sebagai insentif sebesar 3,5 persen. Berdasarkan rencana penerimaan PBB yang ditetapkan dalam APBN, DBH PBB untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, Sesuai ketentuan Pasal 66A UU Nomor 39 Tahun 2007 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 54/PUU-VI/2008 tanggal 14 April 2009, DBH CHT dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau dan provinsi penghasil tembakau sebesar 2 persen dari penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Penerimaan DBH CHT tersebut dibagi kepada Kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut, dengan imbangan 30 persen untuk provinsi dan 70 persen untuk kabupaten/kota. Bagian kabupaten/ kota, dibagi dengan imbangan 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil dan 30 persen untuk kabupaten/kota lainnya. Nota Keuangan dan RAPBN 2011 V-29
Page 1 and 2: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 21: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 24 and 25: Bab V Kebijakan Desentralisasi Fisk

Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?