Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

Bab V Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dalam Grafik V.7, dapat dilihat bahwa realisasi Dana Otsus dan Penyesuaian dalam periode 2005– 2010 mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp7,2 triliun dalam tahun 2005, menjadi Rp21,3 triliun pada tahun 2009, dan meningkat lagi menjadi Rp30,2 triliun dalam APBN- P 2010. Peningkatan ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah untuk lebih mendorong peran daerah dalam era otonomi daerah yang ditandai dengan makin beragamnya jenis Dana Penyesuaian dari tahun ke tahun. TABEL V.2 PERKEMBANGAN NOMENKLATUR DANA PENYESUAIAN, TAHUN 2005 - 2010 No. Nomenklatur 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 Dana Penyesuaian Murni • • 2 Dana Penyesuaian DAU • 3 Dana Penyeimbang DAU • 4 Dana Tunjangan Kependidikan • • 5 Dana Tambahan DAU • 6 Dana Penyesuaian Ad Hoc • • 7 Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan • 8 Dana Penyesuaian Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP) • 9 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF • • & PPD) 10 Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) • 11 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) • 12 Dana Insentif Daerah • 13 Dana Tambahan Penghasilan Guru • • 14 Kurang Bayar DAK dan DISP • • Sumber: Kementerian Keuangan GRAFIK V.7 PERKEMBANGAN DANA OTSUS DAN DANA PENYESUAIAN TAHUN 2005 - 2010 35 30 25 Dana Penyesuaian Dana Otonomi Khusus triliun rupiah 20 15 11,8 21,2 10 5 0 5,5 0,6 1,8 2005 LKPP Sumber : Kementerian Keuangan 3,5 4,0 2006 LKPP 5,3 2007 LKPP 6,2 7,5 2008 LKPP 9,5 9,1 2009 LKPP 2010 APBN-P 5.2.3 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai sumber utama PAD, Pemerintah senantiasa mendorong peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari PDRD tersebut melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan keadaan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan perpajakan daerah dan retribusi daerah diarahkan untuk memberikan taxing power yang lebih besar kepada daerah. V-12 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab V Dengan pemberian taxing power yang lebih besar tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memungut sumber-sumber penerimaan potensial yang ada di masing-masing daerah untuk mendanai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah. Saat ini ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang PDRD adalah UU Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tersebut antara lain adalah: (1) Mengubah kewenangan pemungutan dari sistem open list menjadi closed list, artinya pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis PDRD sebagaimana yang tercantum dalam UU dimaksud. Namun demikian, khusus untuk retribusi daerah masih dimungkinkan untuk ditambah jenisnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian kewenangan kepada daerah untuk menciptakan jenis pungutan baru sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 telah menyebabkan timbulnya banyak pungutan daerah yang bermasalah. Dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis PDRD baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (2) Meningkatkan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan memperluas basis pungutan dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik, tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor impor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat, dan menambah jenis pajak baru. Upaya perluasan basis pajak yang sudah ada antara lain dilakukan dengan menambah objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (termasuk kendaraan Pemerintah/TNI/Polri). Sementara itu, terdapat 4 (empat) jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Rokok. PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB sebelumnya merupakan pajak pusat, kini dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota, sementara Pajak Sarang Burung Walet sebagai pajak kabupaten/kota, dan Pajak Rokok sebagai Pajak Provinsi. Selain perluasan basis pajak, perluasan juga dilakukan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi, misalnya Retribusi Izin Gangguan yang diperluas sehingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif, daerah hanya dapat menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam UU PDRD dimaksud untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah Nota Keuangan dan RAPBN 2011 V-13
Page 1 and 2: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 11: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 24 and 25: Bab V Kebijakan Desentralisasi Fisk

Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?