Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab V
Memenuhi amanat UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005, bagian
daerah dari SDA Pertambangan Umum, Kehutanan, Panas Bumi, serta Perikanan ditetapkan
sebesar 80 persen dari penerimaannya. DBH SDA Pertambangan Umum berupa royalti dan
landrent, bersumber dari kegiatan: (1) Kontrak Karya (KK); (2) Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); dan (3) Kuasa Pertambangan (KP).
Penetapan alokasi DBH SDA dimulai dengan perkiraan alokasi yang dihitung berdasarkan
rencana penerimaan yang dimuat dalam UU APBN. Dalam rangka pelaksanaan penyaluran
ke daerah, perhitungannya dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran
berjalan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antarinstansi pusat terkait
dan antara pusat dengan daerah penghasil.
Sejalan dengan penerimaan yang berasal dari SDA minyak bumi dan gas bumi, SDA
pertambangan umum, SDA kehutanan, SDA Panas Bumi, dan SDA perikanan, serta dengan
memperhatikan ketentuan pembagian DBH SDA tersebut, maka dalam RAPBN 2011, alokasi
DBH SDA direncanakan sebesar Rp41,5 triliun, atau lebih rendah Rp3,6 triliun atau 8,0
persen dari realisasi DBH SDA dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp45,1 triliun. Lebih
rendahnya alokasi DBH SDA dalam RAPBN 2011 tersebut disebabkan oleh lebih rendahnya
target penerimaan minyak bumi dan gas bumi yang dibagihasilkan. Secara rinci, alokasi
DBH SDA dalam RAPBN 2011 tersebut terdiri atas DBH SDA minyak bumi sebesar Rp16,7
triliun, DBH SDA gas bumi sebesar Rp12,7 triliun, DBH SDA pertambangan umum sebesar
Rp8,3 triliun, DBH SDA kehutanan sebesar Rp1,4 triliun, DBH SDA perikanan sebesar Rp83,7
miliar, DBH SDA panas bumi sebesar Rp351,0 miliar, serta kurang bayar DBH SDA sebesar
Rp2,5 triliun, dengan rincian kurang bayar DBH SDA migas tahun 2008 sebesar Rp2,0
triliun, kurang bayar DBH SDA pertambangan umum tahun 2007–2009 sebesar Rp0,4
triliun, kurang bayar DBH SDA perikanan tahun 2009 sebesar Rp3,7 miliar, dan DBH SDA
pertambangan panas bumi tahun 2006–2008 sebesar Rp66,1 miliar.
5.3.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran DAU Nasional sangat tergantung dari besaran
Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto dalam APBN.
Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004, PDN neto adalah penerimaan negara yang berasal dari
pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan
kepada daerah. Selanjutnya jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26
persen dari PDN neto yang ditetapkan dalam APBN.
Pada APBN tahun 2007 dan 2008, PDN neto merupakan hasil pengurangan antara
pendapatan dalam negeri yang merupakan hasil penjumlahan antara penerimaan perpajakan
dan penerimaan negara bukan pajak, dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada
daerah yaitu DBH, serta belanja yang sifatnya earmarked (penggunaannya diarahkan) dan
anggaran yang sifatnya in-out (pencatatan anggaran dengan jumlah yang sama pada
penerimaan dan belanja). Pada tahun 2009, dalam rangka sharing the pain beban APBN
dan dengan mempertimbangkan bahwa sebagian subsidi juga diperuntukkan bagi daerah,
PDN neto juga memperhitungkan antara lain besaran subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi
pupuk, dan subsidi pangan sebagai faktor pengurang. Untuk 2010, kebijakan PDN Neto
masih dipertimbangkan dengan tetap menjaga peningkatan secara riil alokasi DAU setiap
tahun. Sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004, maka mulai tahun 2008 terdapat
Nota Keuangan dan RAPBN 2011
V-31