Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab V
Dengan pemberian taxing power yang lebih besar tersebut diharapkan pemerintah daerah
dapat memungut sumber-sumber penerimaan potensial yang ada di masing-masing daerah
untuk mendanai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Saat ini ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang PDRD adalah UU Nomor
28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000.
Beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tersebut antara
lain adalah:
(1) Mengubah kewenangan pemungutan dari sistem open list menjadi closed list, artinya
pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis PDRD sebagaimana yang tercantum
dalam UU dimaksud. Namun demikian, khusus untuk retribusi daerah masih
dimungkinkan untuk ditambah jenisnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah. Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian kewenangan
kepada daerah untuk menciptakan jenis pungutan baru sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 34 Tahun 2000 telah menyebabkan timbulnya banyak pungutan daerah yang
bermasalah. Dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan
jenis PDRD baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang
pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.
(2) Meningkatkan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah dengan memperluas
basis pungutan dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.
Perluasan basis pajak dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik, tidak
menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu
lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor impor. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas
basis pajak daerah yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat, dan menambah jenis
pajak baru.
Upaya perluasan basis pajak yang sudah ada antara lain dilakukan dengan menambah
objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (termasuk
kendaraan Pemerintah/TNI/Polri). Sementara itu, terdapat 4 (empat) jenis pajak baru
bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Sarang Burung Walet, dan
Pajak Rokok. PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB sebelumnya merupakan pajak
pusat, kini dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota, sementara Pajak Sarang Burung
Walet sebagai pajak kabupaten/kota, dan Pajak Rokok sebagai Pajak Provinsi.
Selain perluasan basis pajak, perluasan juga dilakukan terhadap beberapa objek retribusi
dan penambahan jenis retribusi, misalnya Retribusi Izin Gangguan yang diperluas
sehingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum,
memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan
kerja.
Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif, daerah hanya dapat
menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam UU PDRD
dimaksud untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah
Nota Keuangan dan RAPBN 2011
V-13