Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab V
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
daerah dalam rangka menarik para investor untuk lebih banyak menanamkan modalnya
dan hal tersebut juga sudah didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah.
Salah satu upaya mempermudah investor adalah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dimana
daerah berkoordinasi dengan BKPM membentuk unit tersendiri yang tugas utamanya
menyediakan kemudahan perizinan bagi investor. Upaya lain yang dilakukan diantaranya
adalah (1) meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun
kuantitas, (2) adanya kepastian hukum, (3) jaminan keamanan, (4) kondisi persaingan
usaha yang sehat, dan (5) transparansi kebijakan pemerintah daerah. Belum seluruh
pemerintah daerah secara optimal melaksanakan upaya-upaya tersebut, hal ini dikarenakan
terjadinya krisis ekonomi dunia yang berpengaruh pada minat investor asing berinvestasi di
Indonesia, akan tetapi di lain pihak data pertumbuhan investasi di beberapa daerah
menunjukkan kecenderungan peningkatan investasi khususnya untuk PMDN.
Berdasarkan data BKPM, pada tahun 2009 terjadi peningkatan yang relatif signifikan pada
PMDN, tetapi terjadi penurunan pada PMA. Kegiatan investasi secara umum masih
terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Hal ini terutama disebabkan oleh kurang
memadainya infrastruktur di luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Perkembangan realisasi
investasi di Indonesia tahun 2006–2009 dapat dilihat dalam Tabel V.13.
TABEL V.13
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI DI INDONESIA
TAHUN 2006 – 2009
Provinsi
PMA (Juta US$)
PMDN (Rp. Miliar)
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
SUMATERA 898,2 1.398,5 1.009,9 776,2 4.504,9 10.754,5 4.840,1 7.819,6
JAWA 4.416,4 8.503,5 13.566,8 9.370,6 13.030,8 18.668,9 12.230,7 25.766,5
BALI DAN NUSA TENGGARA 106,2 56,7 95,5 233,8 104,9 15,7 29,0 50,8
KALIMANTAN 534,8 300,6 115,2 284,4 2.536,1 1.558,0 1.821,4 2.934,4
SULAWESI 15,5 79,6 65,4 141,6 68,6 3.881,6 1.147,5 1.187,4
MALUKU 20,0 - - 5,9 0,2 - - -
PAPUA 0,6 2,5 18,7 2,8 403,5 - 294,7 41,0
JUMLAH 5.991,7 10.341,4 14.871,4 10.815,2 20.649,0 34.878,7 20.363,4 37.799,8
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, besarnya peningkatan jumlah investasi yang
terealisasi tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 yang
turun sebesar 1.46 persen. Hal ini wajar terjadi karena investasi yang ditanamkan pada
tahun 2009 belum menimbulkan efek pada peningkatan PDRB. Oleh karena itu, perlu dilihat
dari indikator lain untuk mengetahui besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah
satu indikator yang terkait langsung dengan investasi dan pembangunan ekonomi adalah
rendahnya tingkat pengangguran.
Secara nasional, tingkat pengangguran senantiasa menunjukkan penurunan, yaitu turun
dari 11,2 persen di tahun 2005 dan berturut-turut turun menjadi 10,3 persen di tahun 2006,
9,1 persen di tahun 2007, 8,4 persen di tahun 2008, dan turun lagi menjadi 7,87 persen di
tahun 2009. Tingkat pengangguran di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta, Banten, Jawa
Barat, Kalimantan Timur, Maluku dan Sulawesi Utara relatif lebih tinggi dibandingkan
kawasan lain, yaitu mencapai lebih dari 10 persen pada tahun 2008 dan 2009. Perkembangan
tingkat pengangguran per provinsi dari tahun 2008–2009 dapat dilihat dalam Grafik V.11.
V-24 Nota Keuangan dan RAPBN 2011