Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

Bab V Kebijakan Desentralisasi Fiskal GRAFIK. V.5 PETA DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI DI INDONESIA*) TAHUN 2009 - 2010 25.000 miliar rupiah 20.000 15.000 10.000 5.000 Uraian 2009 2010 Daerah Jumlah % Daerah Jumlah % Total 33 186.414,10 100 33 192.490,34 100 Tertinggi Jatim 20.854,97 11,19 Jatim 21.290,50 11,06 Terendah DKI 0,00 0,00 DKI 0,00 0,00 Rata-Rata 33 5.648,91 - 33 5.833,04 - 2009 2010 0 *) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan Sumber : Kementerian Keuangan ini dapat dilihat dari jumlah penerima DAK pada tahun 2005, yaitu dari 377 kabupaten/ kota dan 2 Provinsi pada tahun 2005, menjadi 485 kabupaten/kota dan 32 provinsi pada tahun 2010. Adapun sebaran DAK untuk pemerintah daerah se-provinsi di Indonesia disajikan pada Grafik V.6 di bawah. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa untuk tahun 2009 dan 2010, daerah yang menerima DAK tertinggi adalah daerah se-provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan proporsi masing-masing sama sebesar 8,65 persen dan 9,32 persen terhadap total penerimaan DAK seluruh daerah. Selain Dana Perimbangan, juga dialokasikan Dana Otsus dan Penyesuaian. Dana Otsus dialokasikan untuk Provinsi Papua dengan nilai setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 20 tahun, yang diutamakan untuk mendanai pendidikan dan kesehatan. Selain itu, diberikan juga dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan provinsi setiap tahun. Sementara itu, Dana Otsus juga dialokasikan untuk Provinsi NAD dengan nilai setara 2 persen dari pagu DAU nasional selama 15 tahun, untuk tahun ke-16 hingga ke-20 menjadi sebesar 1 persen dari pagu DAU nasional. Selanjutnya, Dana Penyesuaian sampai dengan tahun 2007, terutama dialokasikan berupa Dana Penyeimbang kepada daerah yang menerima DAU lebih kecil dari DAU yang diterima tahun sebelumnya, sehingga DAU yang diterima minimal sama dengan DAU yang diterima tahun sebelumnya. Pengalokasian Dana Penyeimbang tersebut bertujuan agar penerapan formula DAU tidak menimbulkan adanya daerah yang memperoleh DAU lebih kecil dari DAU tahun sebelumnya, yang selanjutnya dikenal dengan prinsip non-hold harmless. Dalam perkembangannya, pada tahun 2009 kebijakan non-hold harmless telah dihapuskan. V-10 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab V GRAFIK .V.6 PETA DANA ALOKASI KHUSUS PER PROVINSI DI INDONESIA*) TAHUN 2009 - 2010 miliar rupiah 2500 2000 1500 1000 500 Uraian 2009 2010 Daerah Jumlah % Daerah Jumlah % Total 33 24.707,42 100 33 21.133,38 100 Tertinggi Jatim 2.138,18 8,65 Jateng 1.969,34 9,32 Terendah DKI 0,00 0,00 DKI 0,00 0,00 Rata-Rata 33 748,71 - 33 640,41 - 2009 2010 0 DKI Kepri Babel Sulbar Kaltim Gorontalo Riau Yogyakarta Malut Bali Banten Bengkulu Papua Barat Maluku Kalteng Jambi Sulteng NTB Sultra Kalsel Sumsel Sulut Kalbar Lampung NTT NAD Sumbar Sulsel Sumut Papua Jabar Jatim Jateng *) Akumulasi Jumlah Dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bersangkutan Sumber : Kementerian Keuangan Pengalokasian Dana Penyesuaian tersebut juga menampung program-program tertentu untuk jangka waktu tertentu (ad hoc) dengan nomenklatur yang berganti-ganti hingga tahun 2009 dengan sebutan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF & PPD). Selain DPDF & PPD, terdapat alokasi dana untuk meningkatkan penghasilan bagi guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi, besarnya adalah Rp250.000, per orang per bulan dalam 12 bulan setahun. Dari alokasi anggaran Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD tahun 2009 sebesar Rp7,49 triliun hanya terserap sekitar Rp4,57 triliun atau 61,01 persen. Pada tahun 2010, DPDF & PPD dialokasikan kembali sebesar Rp7,1 triliun. Sementara itu, pendanaan untuk guru PNSD selain Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp5,8 triliun juga dialokasikan Dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp10,99 triliun. Tunjangan Profesi Guru tersebut merupakan pengalihan alokasi anggaran dari Kementerian Pendidikan Nasional. Secara umum, Dana Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk menampung alokasi anggaran untuk mendanai kebijakan tertentu pemerintah dan anggaran yang disediakan untuk mendorong atau menguatkan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah. Perkembangan nomenklatur Dana Penyesuaian tahun 2005–2010 dapat dilihat pada Tabel V.2. Nota Keuangan dan RAPBN 2011 V-11
Page 1 and 2: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 9: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 24 and 25: Bab V Kebijakan Desentralisasi Fisk

Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?