Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab V
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Guna mendukung arah kebijakan transfer ke daerah tersebut, dalam RAPBN 2011 alokasi
anggaran Transfer ke Daerah direncanakan sebesar Rp378,4 triliun, atau 5,4 persen terhadap
PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti mengalami kenaikan Rp33,8 triliun, atau 9,8
persen dari alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp344,6
triliun. Kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dalam RAPBN 2011 tersebut selain disebabkan
adanya kenaikan Dana Perimbangan, juga disebabkan oleh adanya peningkatan Dana Otsus
dan Penyesuaian terutama adanya komponen baru pada pos Dana Penyesuaian, yaitu
bantuan operasional sekolah (BOS) yang merupakan realokasi dari Belanja Pemerintah
Pusat ke Transfer ke Daerah. Dari jumlah alokasi anggaran Transfer ke Daerah dalam RAPBN
2011 tersebut, sekitar 87,0 persen merupakan alokasi Dana Perimbangan, dan sisanya sekitar
13,0 persen merupakan alokasi Dana Otsus dan Penyesuaian.
5.3.1.1 Kebijakan Dana Perimbangan
Dalam RAPBN 2011, alokasi Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp329,1 triliun, atau
4,7 persen terhadap PDB. Secara nominal, jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan
sebesar Rp14,7 triliun, atau 4,7 persen dari alokasi Dana Perimbangan dalam APBN-P tahun
2010 sebesar Rp314,4 triliun. Dari jumlah alokasi Dana Perimbangan tersebut, sebesar 24,9
persen merupakan DBH, sebesar 67,4 persen merupakan DAU, dan sebesar 7,7 persen
merupakan DAK.
5.3.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)
DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah
berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2011 mengacu kepada
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor
1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan.
Sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari daerah dibagi antara Pemerintah
dan daerah dengan prinsip by origin, dengan proporsi yang lebih besar bagi daerah penghasil,
serta memperhitungkan porsi pemerataan di wilayah provinsi yang bersangkutan.
Berdasarkan jenis penerimaannya, DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya
Alam (SDA). Adapun mekanisme penetapan dan penyaluran DBH ke tiap-tiap daerah yang
berhak menerima diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam tahun 2011,
arah kebijakan DBH diarahkan untuk: (1) lebih meningkatkan akurasi data melalui koordinasi
dengan institusi pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP); (2) menyempurnakan
proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel;
(3) menyempurnakan sistem penyaluran DBH tepat waktu dan tepat jumlah; dan
(4) penyelesaian kurang bayar DBH SDA dan DBH Pajak. Dari arah kebijakan tersebut,
diharapkan penyelesaian dokumen transfer yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
penyaluran DBH ke daerah dapat dipercepat, sehingga akuntabilitas dan efektifitas
penggunaannya dapat dilaksanakan dengan baik.
V-28 Nota Keuangan dan RAPBN 2011