Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab V
transportasi perairan/kepulauan untuk mendukung mobilisasi angkutan orang dan
barang.
17. Listrik Perdesaan, diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dengan
memberikan prioritas pada pemanfaatan energi terbarukan setempat untuk memperluas
jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan sekaligus mengoptimalkan
pemanfaatan energi alternatif selain BBM (terutama energi terbarukan) serta
pemanfaatan secara optimal tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri untuk
memberikan nilai tambah (value added) bagi perekonomian dalam negeri, terutama
untuk mendorong pengembangan industri dan teknologi dalam negeri untuk daerah
yang tidak termasuk daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Lingkup kegiatannya
adalah: pembangunan pembangkit energi baru terbarukan untuk penyediaan energi
listrik dengan memanfaatkan potensi energi lokal yang berasal dari Energi Baru
Terbarukan (EBT), yaitu konstruksi pembangkit skala kecil EBT berbasis surya (solar
cell), mikro hidro, atau pembangkit EBT lainnya.
18. Keselamatan Transportasi Darat, diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di kabupaten/kota guna
menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas angkutan jalan dalam rangka
melaksanakan rencana aksi road map to zero accident. Lingkup kegiatannya adalah:
pengadaan dan pemasangan fasilitas dan peralatan keselamatan jalan, antara lain: (a)
rambu jalan; (b) marka jalan; dan (c) pagar pengaman jalan.
19. Perumahan dan Permukiman, diarahkan untuk meningkatkan penyediaan
Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman sebagai
stimulan untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat
Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah.
Lingkup kegiatannya adalah: pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
kawasan perumahan dan permukiman yaitu: (a) penyediaan jaringan pipa air minum;
(b) septik tank komunal; (c) jaringan distribusi listrik; dan (d) penerangan jalan umum.
Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan umum dan arah kebijakan masing-masing
bidang tersebut, alokasi DAK dalam RAPBN 2011 direncanakan sebesar Rp25,2 triliun atau
0,4 persen terhadap PDB. Jumlah tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp4,1
triliun atau 19,4 persen dari alokasi DAK yang direncanakan dalam APBN-P 2010 sebesar
Rp21,1 triliun.
Selanjutnya, perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :
(1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK, dengan memperhatikan kriteria umum,
kriteria khusus, dan kriteria teknis.
(2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah, yang dilakukan dengan
perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Penjelasan atas penggunaan kriteria pengalokasian DAK tahun 2011 tersebut adalah sebagai
berikut :
(1) Kriteria Umum, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja
pegawai negeri sipil daerah.
Nota Keuangan dan RAPBN 2011
V-39