Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab V
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
(2) Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah, yaitu :
a. Peraturan Perundangan, dimana daerah-daerah yang menurut ketentuan
peraturan perundangan diprioritaskan mendapat alokasi DAK, serta seluruh
daerah tertinggal diberikan kebijakan untuk mendapatkan alokasi DAK.
b. Karakteristik daerah, yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah
perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah yang
termasuk dalam kategori daerah ketahanan pangan, daerah rawan bencana, dan
daerah pariwisata.
(3)Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat
menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK.
5.3.1.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang dan
UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam APBN 2011 dialokasikan
Dana Otonomi Khusus sebesar 2 persen dari DAU nasional untuk Provinsi Papua dan Papua
Barat, yang penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan.
Kebijakan pemberian Dana Otonomi Khusus sebesar 2 persen dari DAU nasional tersebut
juga berlaku untuk Provinsi NAD, yang penggunaannya diarahkan untuk mendanai
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat,
pengentaskan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Di samping
itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat juga dialokasikan dana tambahan untuk infrastruktur, yang besarannya disepakati
antara Pemerintah dengan DPR, yang penggunaannya diutamakan untuk pendanaan
pembangunan infrastruktur.
Dalam RAPBN 2011, alokasi Dana Otonomi Khusus direncanakan sebesar Rp10,3 triliun,
dengan rincian sebagai berikut:
(1) Dana Otonomi Khusus untuk Papua sebesar Rp4,4 triliun. Sesuai dengan UU Nomor 35
Tahun 2008, Dana Otonomi Khusus untuk Papua tersebut dibagikan kepada Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat.
(2) Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi NAD sebesar Rp4,4 triliun.
(3) Dana Tambahan Otsus Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp1,4
triliun. Sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2008, Dana Tambahan Infrastruktur Papua
dan Papua Barat tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Selanjutnya, dalam RAPBN 2011, dialokasikan dana penyesuaian berupa dana tambahan
penghasilan guru PNSD sebesar Rp3,7 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp1,4 triliun,
dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG) sebesar Rp17,1 triliun, dan bantuan
operasional sekolah (BOS) sebesar Rp16,8 triliun. Dana Insentif Daerah terutama ditujukan
kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi
dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik.
V-40 Nota Keuangan dan RAPBN 2011