Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Bab V
rentang waktu 2005–2010, realisasi DAU meningkat dari Rp88,8 triliun pada tahun 2005,
menjadi Rp186,4 triliun pada tahun 2009, dan meningkat lagi menjadi Rp203,6 triliun pada
tahun 2010 atau rata-rata tumbuh sebesar 18,65 persen per tahun.
Pengalokasikan DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan
pada data dasar perhitungan DAU. Sebelum tahun 2006, formula DAU terbagi menjadi dua
komponen utama, yaitu alokasi minimum (AM) dan alokasi DAU berdasarkan kesenjangan
fiskal (KF). AM dihitung berdasarkan komponen lumpsum dan proporsional belanja pegawai.
Sejak diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2004, yang efektif berlaku sejak tahun 2006,
komponen AM dan KF tersebut disempurnakan menjadi alokasi dasar (AD) dan celah fiskal
(CF). Alokasi DAU berdasarkan CF tersebut merupakan komponen ekualisasi kemampuan
keuangan antardaerah, dengan mempertimbangkan selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas
fiskal masing-masing daerah.
Pada Grafik V.5, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010, daerah yang menerima DAU
tertinggi adalah daerah se-Provinsi Jawa Timur, dengan alokasi sekitar 11,06 persen dari
total DAU. Dalam kurun waktu 2005 sampai dengan saat ini, upaya untuk mewujudkan
fungsi DAU sebagai equalization grant dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:
(1) Melakukan pembobotan alokasi dasar dengan persentase di bawah 50 persen dari DAU
Nasional agar memberikan porsi alokasi yang lebih besar untuk menutup celah fiskal.
Dengan kebijakan ini berarti besaran rata-rata gaji PNSD per daerah dihitung di bawah
100 persen.
(2) Melakukan pembobotan pada setiap variabel kebutuhan fiskal dengan asumsi bahwa
pemanfaatan Transfer ke Daerah adalah untuk pelayanan kepada penduduk dan
pengelolaan wilayah, sehingga bobot untuk penduduk seimbang dengan bobot untuk
wilayah.
(3) Menetapkan persentase tertentu dalam menghitung variabel kapasitas fiskal untuk
mendapatkan indek pemerataan yang terbaik yang dicerminkan dari semakin rendahnya
Williamson Index.
Pada tahun 2005, DAK dialokasikan untuk 8 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, jalan,
irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, air bersih, serta pertanian.
Selanjutnya, pada tahun 2006 bidang yang didanai melalui DAK ditambah bidang lingkungan
hidup. Bahkan pada tahun 2008 bertambah dua bidang, yaitu bidang Keluarga Berencana
(KB) dan bidang kehutanan. Sedangkan pada tahun 2009 bertambah dua bidang lagi yaitu
bidang perdagangan dan bidang sarana prasarana perdesaan, sehingga menjadi 13 bidang.
Selanjutnya, pada tahun 2010 menjadi 14 bidang sebagai akibat dari dipisahkannya DAK
Air Minum dan DAK Sanitasi yang pada tahun sebelumnya tergabung dalam satu bidang.
Untuk menunjukkan komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK, kepada daerah diwajibkan
menganggarkan dana pendamping dalam APBD, sekurang-kurangnya 10 persen dari besaran
alokasi DAK yang diterima. Sejalan dengan penambahan bidang yang dibiayai dengan DAK,
alokasi DAK juga terus meningkat, dari Rp3,97 triliun (0,1 persen terhadap PDB) pada tahun
2005, menjadi Rp20,8 triliun (0,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2008, dan meningkat
menjadi Rp24,7 triliun (0,4 persen terhadap PDB) pada tahun 2009. Pada tahun 2010,
alokasi DAK mengalami penurunan menjadi Rp21,1 triliun sebagai akibat dari terbatasnya
kemampuan keuangan negara. Sementara itu, dengan semakin bertambahnya daerah
otonom baru berdampak terhadap bertambahnya jumlah daerah yang menerima DAK. Hal
Nota Keuangan dan RAPBN 2011
V-9