Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

Bab V Kebijakan Desentralisasi Fiskal beban bagi masyarakat secara berlebihan. Selain penetapan batas maksimum, ditetapkan pula ketentuan tarif minimum untuk menghindari terjadinya perang tarif antardaerah terutama untuk objek pajak yang mudah bergerak seperti kendaraan bermotor. (3) Memperbaiki sistem pengelolaan PDRD melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, insentif pemungutan PDRD, dan earmarking penerimaan pajak daerah. Kebijakan earmarking dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan dimana sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan pajak tersebut. Sebagai contoh, sebagian penerimaan Pajak Penerangan Jalan dialokasikan untuk mendanai penerangan jalan, paling sedikit 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. (4) Dalam rangka mengefektifkan pengawasan PDRD, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap peraturan daerah tentang PDRD sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan di bidang PDRD yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/ atau pemotongan DAU dan/atau DBH atau restitusi. UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang 16 (enam belas) jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota. Sedangkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah meliputi 14 (empat belas) jenis retribusi jasa umum, 11 (sebelas) jenis retribusi jasa usaha dan 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu. Penetapan jenis PDRD tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis PDRD tersebut secara umum dipungut hampir disemua daerah dan secara teori maupun praktik merupakan jenis pungutan yang baik serta memenuhi kriteria sebagai pungutan daerah. Pemerintah daerah boleh tidak memungut jenis PDRD sebagaimana yang tercantum dalam UU tersebut dengan pertimbangan, antara lain, apabila potensi jenis PDRD di daerah tersebut tidak memadai. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 masing-masing dapat dilihat pada Tabel V.3 dan Tabel V.4. Sama halnya dengan pajak daerah, pemerintah daerah juga tidak diperkenankan untuk memungut jenis retribusi selain yang telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Namun demikian, untuk mengantisipasi perkembangan keadaan, maka dimungkinkan untuk menambah jenis retribusi sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU dimaksud dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah. TABEL V.3 JENIS PAJAK DAERAH Provinsi Kabupaten/Kota 1. Pajak Kendaraan Bermotor 1. Pajak Hotel 2. Bea Balik Nama 2. Pajak Restoran Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar 3. Pajak Hiburan Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Rokok 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. PBB Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009 V-14 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab V TABEL V.4 JENIS RETRIBUSI DAERAH Jasa Umum Jasa Usaha Perizinan Tertentu 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2 Retribusi Kebersihan 2 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 2 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 3 Retribusi KTP dan Akte Capil 3 Retribusi Tempat Pelelangan 3 Retribusi Izin Gangguan 4 Retribusi Pemakaman/ Pengabuan 4 Retribusi Terminal 4 Retribusi Izin Trayek Mayat 5 Retribusi Parkir di Tepi 5 Retribusi Tempat Khusus Parkir 5 Retribusi Izin Usaha Perikanan Jalan Umum 6 Retribusi Pelayanan Dasar 6 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa 7 Retribusi Pengujian Kendaraan 7 Retribusi Rumah Potong Hewan Bermotor 8 Retribusi Pemeriksaan Alat 8 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Pemadam Kebakaran 9 Retribusi Penggantian Biaya 9 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Cetak Peta 10 Retribusi Pelayanan Tera/ 10 Retribusi Penyeberangan di Air Tera Ulang 11 Retribusi Penyedotan Kakus 11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 13 Retribusi Pelayanan Pendidikan 14 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009 Penentuan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk retribusi jasa usaha didasarkan pada siapa yang menyediakan jasa. Pemanfaatan hasil penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bersangkutan dengan tujuan agar pelayanan yang disediakan dapat senantiasa ditingkatkan. Lebih lanjut dalam ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah melakukan pengawasan secara preventif dan korektif terhadap Perda-perda tentang PDRD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengawasan preventif dilakukan dengan mengevaluasi raperda sebelum ditetapkan menjadi perda, sedangkan pengawasan korektif dilakukan dengan mengevaluasi perda tentang PDRD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Apabila dalam pengawasan tersebut ditemukan perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah dapat melakukan pembatalan atas perda bermasalah tersebut. Sejak tahun 2001 sampai dengan 2010, terdapat 13.623 perda tentang PDRD yang diterima dan telah dievaluasi sebanyak 13.252 perda. Dari jumlah yang dievaluasi tersebut, 4.885 perda (37 persen) diantaranya direkomendasikan untuk dibatalkan karena tidak sesuai dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk raperda, dari 2.765 yang diterima, sejumlah 2.754 diantaranya telah dievaluasi dengan hasil 352 (13 persen) raperda ditolak dan 1.522 (55 persen) raperda direkomendasikan untuk direvisi. Nota Keuangan dan RAPBN 2011 V-15
Page 1 and 2: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 13: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 24 and 25: Bab V Kebijakan Desentralisasi Fisk

Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?