Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

Bab V Kebijakan Desentralisasi Fiskal 5.2.5 Gambaran Pelaksanaan APBD Total realisasi pendapatan seluruh provinsi tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 35,1 persen dari tahun 2007, yang kenaikan terbesarnya disumbangkan oleh Dana Perimbangan sebesar 53,3 persen. Sementara itu, Lain-lain Pendapatan Daerah justru mengalami penurunan sebesar 1,7 persen (lihat Tabel V.6). Berbeda halnya dengan realisasi pendapatan provinsi, seluruh kelompok pendapatan kabupaten dan kota mengalami kenaikan. Kenaikan realisasi pendapatan kabupaten dan kota tersebut adalah sebesar 25,2 persen pada tahun 2008 (lihat Tabel V.7). Peningkatan pendapatan juga diikuti dengan pertumbuhan pada sisi belanja. Dalam empat tahun terakhir, belanja APBD provinsi mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Setiap jenis belanja tumbuh, tak terkecuali belanja modal yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,13 persen. Pertumbuhan rata-rata tertinggi ada pada belanja barang dan jasa diikuti dengan belanja pegawai. Di lain pihak, pertumbuhan terendah adalah pada Belanja Lainnya. Belanja Lainnya merupakan gabungan dari belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. (lihat Tabel V.8). Komposisi belanja pemerintah provinsi pada dasarnya tidak mengalami banyak perubahan. Berbeda halnya dengan pemerintah kabupaten dan kota. Jika pada tahun 2007 belanja pegawai mengambil porsi sebesar 40,91 persen dari total belanja, pada tahun 2010 porsi tersebut meningkat menjadi 50,74 persen. Sebaliknya, belanja modal dari total belanja turun dari 31,16 persen pada tahun 2007 menjadi 21,90 persen pada tahun 2010 (lihat Tabel V.9). Dilihat dari belanja per fungsi, alokasi belanja pada APBD provinsi mengalami perkembangan yang cukup menarik. Dari tahun 2007 ke tahun 2009, belanja untuk fungsi pendidikan mengalami pertumbuhan tertinggi hampir mendekati 53 persen. Tabel V.6 REALISASI PENDAPATAN PROVINSI TAHUN 2007 dan 2008 (miliar rupiah) Kelompok Pendapatan 2007 2008 Perubahan (%) Pendapatan Asli Daerah 35.17 7 ,1 44.515,5 21,0 Dana Perimbangan 22.196,6 47 .553,7 53,3 Lain-lain Pendapatan Daerah 4.7 37 ,0 4.658,2 -1,7 T otal 64.117 ,7 98.7 35,3 35,1 Sumber : Kementerian Keuangan Tabel V.7 REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2007 dan 2008 (miliar rupiah) Kelompok Pendapatan 2007 2008 TABEL V.8 TOTAL ALOKASI BELANJA APBD PROVINSI PER JENIS TAHUN 2007 DAN 2010 (miliar rupiah) Jenis Belanja 2007 2010 Rasio (%) 2007 2010 Perubahan (%) Pendapatan Asli Daerah 16.727,3 20.230,4 20,9 Dana Perimbangan 196.284,3 246.688,4 25,7 Lain-lain Pendapatan Daerah 10.439,0 12.788,1 22,5 Total 223.450,6 279.706,9 25,2 Sumber : Kementerian Keuangan Pertumbuhan Rata-rata (%) Pegawai 14.648,7 29.838,3 24,08 26,37 26,76 Barang dan Jasa 11.596,7 26.871,6 19,07 23,75 32,33 Modal 15.174,8 26.307,2 24,95 23,25 20,13 Lainnya 19.406,7 30.166,2 31,90 26,62 15,8 Total 60.827,0 113.113,3 100,00 100,00 22,98 Sumber : Kementerian Keuangan TABEL V.9 TOTAL ALOKASI BELANJA APBD KABUPATEN DAN KOTA PER JENIS TAHUN 2007 DAN 2010 (miliar rupiah) Jenis Belanja 2007 2010 Pegawai 103.238,77 160.646,77 40,91 50,74 15,88 Barang dan Jasa 42.984,31 53.213,50 17,03 16,81 7,38 Modal 78.645,63 69.314,08 31,16 21,9 (4,12) Lainnya 27.502,20 33.406,31 10,90 10,55 6,7 Total 252.370,90 316.580,67 100,00 100,00 7,85 Sumber : Kementerian Keuangan 2007 Rasio (%) 2010 Pertumbuhan Rata-rata (%) V-20 Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab V Urutan berikutnya ditempati masing-masing oleh fungsi kesehatan dan pelayanan umum. Urutan terakhir adalah fungsi lainnya yang merupakan gabungan dari fungsi ekonomi, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban, perumahan dan fasilitas umum, pariwisata dan budaya, serta perlindungan sosial. Pertumbuhan total belanja APBD provinsi per fungsi dapat dilihat pada Tabel V.10. Belanja per fungsi pada total APBD kabupaten dan kota juga mengalami perkembangan serupa. Pertumbuhan rata-rata belanja untuk Fungsi Pendidikan hampir mendekati 21 persen. Porsi belanja untuk total TABEL V. 10 TOTAL ALOKASI BELANJA APBD PROVINSI PER FUNGSI TAHUN 2007 dan 2009 (miliar rupiah) % thd Total No. Fungsi 2007 2009 Belanja Pertumbuhan Rata-rata (%) 2007 2009 1 Pelayanan Umum 32.251,6 51.088,5 53,0 56,8 25,9 2 Pendidikan 4.524,6 10.551,6 7 ,4 11,7 52,7 3 Kesehatan 4.055,0 8.099,1 6,7 9,0 41,3 4 Lainnya 19.995,8 20.241,9 32,9 22,5 0,6 Sumber: Kementerian Keuangan TABEL V. 11 TOTAL ALOKASI BELANJA APBD KABUPATEN DAN KOTA PER FUNGSI TAHUN 2007 dan 2009 (miliar rupiah) % thd Total No. Fungsi 2007 2009 Belanja Pertumbuhan Rata-rata (%) 2007 2009 1 Pelayanan Umum 77.333,67 93.593,84 30,53 28,92 10.01 2 Pendidikan 69.589,85 101.046,70 27,48 31,22 20.50 3 Kesehatan 24.606,03 29.697,56 9,71 9,18 9.86 4 Lainnya 81.754,56 99.292,18 32,28 30,68 10.21 Sumber: Kementerian Keuangan Fungsi Pendidikan pada APBD kabupaten dan kota sudah sesuai dengan Undang-Undang bidang Pendidikan yang pada tahun 2007 sebesar 27,48 persen kemudian meningkat menjadi 31,22 persen pada tahun 2009. Urutan berikutnya ditempati masing-masing oleh Fungsi Lainnya dan Fungsi Pelayanan Umum. Sementara itu, Fungsi Kesehatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,86 persen. Pertumbuhan total belanja APBD kabupaten dan kota per fungsi dapat dilihat pada Tabel V.11. 5.2.6 Implikasi Desentralisasi Fiskal terhadap Perkembangan Ekonomi Daerah Desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan dengan pemberian diskresi belanja daerah yang luas dengan didukung oleh pendanaan transfer dari pusat dan penguatan local taxing power. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Hal ini dikarenakan dekatnya tingkatan pemerintahan yang memberikan layanan dengan masyarakat yang dilayaninya, sehingga pemerintah daerah memahami kebutuhan dan prioritas daerah mereka. Selanjutnya, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan akan mendorong semakin baiknya akses layanan publik dan pada akhirnya akan mendorong perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator outcome yang lazim digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah tingkat konsumsi, investasi, ketenagakerjaan, dan multiplier effect dari belanja pemerintah, serta kegiatan perdagangan daerah. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi nasional adalah 6,1 persen. Pada Grafik V.9 terlihat bahwa terdapat 14 provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, pada tahun 2009, dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,55 persen terdapat 22 provinsi yang berada di atas pertumbuhan Nota Keuangan dan RAPBN 2011 V-21
Page 1 and 2: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 19: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab
Page 24 and 25: Bab V Kebijakan Desentralisasi Fisk
Page 41: Kebijakan Desentralisasi Fiskal Bab

Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?