Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab V
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
perubahan yang signifikan dalam kebijakan pengalokasian DAU, yaitu perhitungan alokasi
DAU didasarkan pada formula murni. Dalam APBN 2008, kebijakan tersebut belum dapat
dilaksanakan secara murni, tetapi mulai APBN 2009, kebijakan tersebut telah dilaksanakan,
dan tetap dilanjutkan pada APBN 2010. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka
dalam tahun 2011 akan dihasilkan alternatif alokasi DAU kepada daerah sebesar nol (tidak
mendapatkan DAU), lebih kecil, sama dengan, atau lebih besar dari DAU tahun 2010.
Selanjutnya, besaran DAU yang didistribusikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam
RAPBN 2011, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya akan dibagikan kepada setiap provinsi
dan kabupaten/kota dengan mengacu kepada formula yang telah ditetapkan dalam UU
Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005. DAU yang akan didistribusikan
untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota dihitung berdasarkan pada: (1) alokasi dasar,
yang dihitung atas dasar jumlah gaji PNSD, antara lain meliputi gaji pokok ditambah dengan
tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai
negeri sipil; dan (2) celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.
Kebutuhan fiskal tercermin dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan
konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan PDRB per kapita, sedangkan kapasitas fiskal
diwakili oleh variabel PAD, DBH Pajak, dan DBH SDA tidak termasuk DBH SDA Dana
Reboisasi.
Sementara itu, dalam rangka meningkatkan pemerataan alokasi dana antardaerah, dan
mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antardaerah, maka akan terus dilakukan
langkah-langkah untuk meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU, yang meliputi
variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, serta data alokasi dasar. Untuk mengukur
tingkat ekualisasi terbaik antardaerah, digunakan indikator Williamson Index (WI) dan
Coefficient of Variation (CV) yang merupakan parameter standar pengukuran tingkat
pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Hal ini berarti bahwa semakin kecil angka
indikator CV dan WI, maka tingkat variasi atau kesenjangan fiskal antardaerah semakin
kecil dan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah akan semakin baik.
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai alat untuk meminimalkan
kesenjangan fiskal antardaerah, diformulasikan analisis terhadap tingkat kesenjangan fiskal
antardaerah melalui penentuan proporsi komponen DAU, yang salah satunya, dapat
ditempuh dengan mengurangi proporsi AD dibandingkan dengan CF. Semakin kecil peran
AD dalam formula DAU, maka semakin besar peran formula berdasarkan CF yang memiliki
fleksibilitas dalam mengoreksi kesenjangan fiskal antardaerah. Adanya penguatan peran
CF dalam formula DAU dengan membatasi AD, dapat menghasilkan tingkat pemerataan
yang lebih baik dengan penggunaan tolok ukur kesenjangan fiskal melalui indikator ekualisasi.
Untuk menyempurnakan tingkat ekualisasi antardaerah, penerapan formula DAU
memungkinkan daerah memperoleh DAU lebih kecil daripada DAU yang diterimanya pada
tahun sebelumnya, karena daerah tersebut mengalami peningkatan kapasitas fiskal secara
signifikan. Hal ini sejalan dengan konsep dasar DAU sebagai equalizing grant, agar
penerimaan DAU secara proporsional dapat seimbang dengan penerimaan DBH dan PAD
yang merupakan tolok ukur kemampuan keuangan suatu daerah. Konsekuensi penerapan
formula DAU bagi daerah yang memiliki potensi penerimaan daerah yang relatif tinggi
adalah kemungkinan penurunan dalam penerimaan DAU, sehingga distribusi alokasi DAU
dari segi pemerataaan keuangan akan memberikan manfaat bagi daerah marjinal/miskin
lainnya (pro-poor). Kebijakan non-hold harmless tersebut sejalan dengan tujuan untuk
memperkecil ketimpangan fiskal antardaerah.
V-32 Nota Keuangan dan RAPBN 2011