Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab V
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
mandiri, melainkan masih menggunakan data sebelum pemekaran, yang kemudian
diperhitungkan secara proporsional berdasarkan data penduduk, data luas wilayah, dan
jumlah PNSD dari daerah induk dan daerah pemekaran. Pada tahun 2011, daerah pemekaran
tersebut akan mendapatkan DAU dengan perhitungan sesuai dengan basis data perhitungan
secara mandiri.
5.3.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)
DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional. Sementara itu, DAK dimaksudkan untuk membantu daerah
tertentu dalam mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat
dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran
prioritas nasional.
Arah kebijakan umum DAK tahun 2011 ditujukan untuk:
(1) mendukung program yang menjadi prioritas nasional sesuai kerangka pengeluaran
jangka menengah (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis
kinerja (performance based budgeting);
(2) membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam
membiayai pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka
pemerataan pelayanan dasar publik; dan
(3) meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh
dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang
didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan DAK di daerah.
Berdasarkan identifikasi kebutuhan DAK untuk mendukung pencapaian prioritas nasional
2011, serta dengan memperhatikan kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2011,
maka bidang yang direncanakan untuk didanai dari DAK Tahun 2011 adalah sebagai berikut:
(1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Keluarga Berencana; (4) Infrastruktur Jalan; (5)
Infrastruktur Irigasi; (6) Infrastruktur Air Minum; (7) Infrastruktur Sanitasi; (8) Prasarana
Pemerintahan Daerah; (9) Kelautan dan Perikanan; (10) Pertanian; (11) Lingkungan Hidup;
(12) Kehutanan; (13) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal; (14) Sarana Perdagangan;
(15) Transportasi Perdesaan; (16) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; (17) Listrik
Perdesaan; (18) Perumahan dan Permukiman; serta (19) Keselamatan Transportasi Darat.
Sejalan dengan arah kebijakan umum DAK, kebijakan dan ruang lingkup kegiatan DAK
untuk masing-masing bidang diarahkan antara lain untuk:
1. Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, untuk memastikan semua anak Indonesia dapat
mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar
melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan
lengkap untuk memenuhi SPM, serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional
Pendidikan. Lingkup kegiatannya diprioritaskan untuk rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB
dan SMP/SMPLB yang rusak sedang dan berat.
2. Kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
primer, sekunder, dan tersier dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu
V-34 Nota Keuangan dan RAPBN 2011