Kebijakan Desentralisasi Fiskal - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab V
Kebijakan Desentralisasi Fiskal
Berbeda dengan DBH Pajak yang bersifat block grant, DBH CHT bersifat specific grant,
yang berarti penggunaannya ditetapkan untuk membiayai pengeluaran tertentu. DBH CHT
tersebut digunakan untuk mendanai: (1) peningkatan kualitas bahan baku; (2) pembinaan
industri; (3) pembinaan lingkungan sosial; (4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/
atau (5) pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Berdasarkan pada rencana penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan, dan memperhatikan
ketentuan-ketentuan mengenai DBH Pajak yang berlaku, maka alokasi DBH Pajak dalam
RAPBN 2011 direncanakan mencapai Rp40,5 triliun, atau 0,6 persen terhadap PDB. Jumlah
tersebut berarti secara nominal lebih rendah Rp4,0 triliun, atau 9,0 persen dari DBH Pajak
dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp44,5 triliun. Lebih rendahnya alokasi DBH Pajak
dalam RAPBN 2011 tersebut disebabkan oleh adanya pengalihkan BPHTB menjadi pajak
kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
Alokasi DBH Pajak dalam RAPBN 2011 tersebut telah memperhitungkan kurang bayar DBH
PPh tahun 2009 sebesar Rp2,5 miliar dan kurang bayar DBH PBB tahun 2009 sebesar
Rp16,5 miliar. Alokasi DBH Pajak dalam RAPBN 2011 tersebut, terdiri atas: (i) DBH PPh
sebesar Rp13,1 triliun, atau lebih rendah Rp43,7 miliar (0,3 persen) dari DBH PPh dalam
APBN-P tahun 2010 sebesar Rp13,2 triliun; (ii) DBH PBB sebesar Rp26,2 triliun, atau lebih
tinggi Rp3,2 triliun (13,7 persen) dari DBH PBB dalam APBN-P tahun 2010 sebesar Rp23,1
triliun; dan (iii) DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp1,2 triliun, atau lebih tinggi Rp43,8
miliar (3,9 persen) dari DBH Cukai Hasil Tembakau dalam APBN-P tahun 2010 sebesar
Rp1,1 triliun.
DBH Sumber Daya Alam (SDA)
DBH SDA, terdiri dari SDA pertambangan minyak bumi, SDA pertambangan gas bumi,
SDA kehutanan, SDA pertambangan umum, SDA perikanan, dan SDA panas bumi. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 14 huruf e dan huruf f, dan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun
2004, mulai tahun 2009 alokasi untuk daerah dari bagi hasil minyak bumi dan gas bumi
ditetapkan masing-masing 15,5 persen dan 30,5 persen dari penerimaannya setelah dikurangi
komponen pajak dan pungutan lainnya. Porsi sebesar 0,5 persen dari DBH SDA Migas tersebut
diarahkan sebagai tambahan anggaran pendidikan dasar, kecuali bagi daerah provinsi dan
kabupaten/kota berdasarkan undang-undang otonomi khusus telah diatur tersendiri.
Dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah
dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam RAPBN 2011 dialokasikan tambahan DBH
SDA Migas untuk Propinsi Papua Barat dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Adapun rincian tambahan tersebut adalah minyak bumi sebesar 55 persen dan gas bumi
sebesar 40 persen, sehingga proporsi migas untuk ketiga daerah tersebut masing-masing
menjadi sebesar 70 persen.
UU Nomor 33 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa realisasi penyaluran DBH yang berasal
dari sektor minyak bumi dan gas bumi tidak melebihi 130 persen dari asumsi dasar harga
minyak bumi dan gas bumi yang telah ditetapkan dalam APBN tahun berjalan, yang berlaku
mulai tahun 2009. Selanjutnya, dalam hal bagi hasil minyak dan gas bumi melebihi 130
persen dari asumsi APBN, maka selisih kelebihan dimaksud akan dihitung dengan pendekatan
kesenjangan fiskal (Fiscal Gap) dalam formula DAU dan disalurkan melalui mekanisme
APBN Perubahan.
V-30 Nota Keuangan dan RAPBN 2011