Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
E. Metode Pengkajian
Pengkajian hukum merupakan kegiatan menginventarisir
permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dari berbagai
aspek maupun disiplin ilmu (interdisipliner). Pengkajian Hukum yang
berlangsung selama 6 (enam) bulan ini akan dilaksanakan melalui
pendekatan secara studi kepustakaan yakni dengan menganalisis data
sekunder yang terkait dengan sengketa tanah dan penyelesaiannya
termasuk peluang penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan adat.
Selain dengan studi kepustakaan, data juga didapatkan melalui wawancara
dengan narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu Bagir Manan
sebagai Ahli Hukum Tata Negara , Abdurrahman (Hakim Agung), Nurhasan
Ismail (Guru besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas
Gajahmada), dan Erasmus Cahyadi (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).
Analisis hukum dilakukan dengan teknik analisis yuridis kualitatif. Dalam
analisis ini, kandungan asas dan pasal–pasal relevan dipaparkan dan
selanjutnya diinterpretasi dengan metode otentik, 13 gramatikal, 14 dan
teleologis. 15 Interpretasi dengan metode otentik diperlukan untuk
mengetahui makna orisinil (genuine) berdasarkan ketentuan undangundang
yang bersangkutan. Sementara dengan metode gramatikal akan
menguatkan dalam memahami undang-undang menurut arti perkataan
13 Penafsiran otentik, adalah penafsiran berdasarkan ketentuan undang-undang
yang bersangkutan. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum,
Alumni, Bandung, 2000, hlm. 11.
14 Penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan
(istilah), ibid, hlm. 9.
15 Penafsiran teleologis, yaitu menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu
sehingga undang-undang itu dapat dijalankan dengan keadaan sekarang dalam
masyarakat. Bisa disebut penafsiran sosiologis, ibid.
12