Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
semua pihak, termasuk masyarakat umum dari komunitasnya yang tidak
terkait langsung dengan kasus tersebut.
Model penyelesaian sengketa dengan metode musyawarah tersebut,
membuat peradilan adat lolos dari perangkap putusan yang tidak bisa
dijalankan. Karena prinsipnya, putusan diambil berdasar kerelaan
para pihak. Tiada kecurigaan dan prasangka terhadap keputusan yang
diambil. Karena semua proses dilakukan secara terbuka yang
memungkinkan semua pihak menyampaikan seluruh informasi secara
bebas, tanpa harus memikirkan aspek formal.
Dalam kaitannya dengan pengadilan adat, menurut Nurhasan Ismail 41 ada
2 (dua) tingkatan akomodasi yang dapat dilakukan, yaitu :
1. Jika seluruh unsur pengadilan adat yaitu substansi, struktur, dan
kultur (budaya) hukum hendak diakomodasi sebagai bagian dari sistem
peradilan Indonesia, maka bentuk akomodasinya tidak perlu
membentuk pengadilan adat. Namun negara melalui lembaga legislatif
baik di pusat maupun daerah cukup mengakui dan menghormati
eksistensi masyarakat hukum adat yang masih ada dan berlangsung
sampai sekarang. Seharusnya pemberian pengakuan dan penghormatan
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya tidak perlu
diperdebatkan dan bahkan merupakan suatu kewajiban karena hal
tersebut merupakan amanah konstitusi Indonesia yaitu melalui Pasal
18B ayat (2) UUD Negara RI 1945.
2. Pada tingkatan lainnya, akomodasi tersebut dapat dilakukan terhadap
aspek kultur (budaya) hukum. Artinya, budaya hukum yang melandasi
41 Nurhasan Ismail, Eksistensi Peradilan Adat….Loc.cit, hlm.3
72