Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana
diatur dalam UU Peradilan umum, UU Peradilan Agama, UU Peradilan TUN
dan UU Peradilan militer.
Berdasarkan pasal 15 ayat 1 UUKK dalam tiap-tiap lingkungan
peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur yang
dengan undang-undang.
Eksistensi Peradilan Adat 38
Eksistensi
peradilan adat di Indonesia sudah berlangsung dalam
waktu yang lama. Prof. Hilman Hadikusuma memastikan,
bahwa jauh
sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, negeri yang memiliki
keragaman ini telah lama melaksanakan tertib peradilannya .39
Meskipun istilah yang digunakan bukan pengadilan atau peradilan,
hakikatnya tetap untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Tujuan
dari penyelesaian masalah tersebut yaitu ketenteraman dan kedamaian
melalui penciptaan harmoni dengan sesama, dengan alam dan dengan Sang
Pencipta. Dengan demikian tujuan dari proses penyelesaian sengketa tidak
saja untuk menegakkan keadilan, tetapi jauh lebih dari itu.
Kewenangan dari hakim peradilan adat tidak semata-mata terbatas
pada perdamaian saja, tetapi juga memutus semua silang sengketa.
Peradilan adat didasarkan pada asas kerukunan, keselarasan dan
kepatutan untuk hasil dan proses penyelesaian yang bisa diterima semua
38 Disarikan dari Tim HuMa, Sekilas Mengenai Peradilan Adat, sebagai materi
penunjang bagi wartawan pada kegiatan Seminar Peradilan Adat pada tanggal 10
Desember 2003, di Sanggau Kalimantan Barat (Catatan dari beberapa forum tentangnya).
39 Abdurrahman Saleh, Peradilan Adat dan Lembaga Adat Dalam Sistem Peradilan
Indonesia, makalah pada Sarasehan Peradilan Adat, KMAN, Lombok, September 2003.
62