Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang masing-masing mempunyai
lingkungan dan wewenang mengadili tertentu yang meliputi badan-badan
peradilan tingkat pertama, tingkat banding sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama,
Undang-undang Peradilan Militer dan Undang-undang Peradilan Tata
Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KK, dalam tiap-tiap
lingkungan peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus yang
diatur dalam undang-undang.
Di Papua misalnya, ada lembaga Peradilan Adat yang pengakuannya
diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Papua No. 20 Tahun 2008 tentang
Peradilan Adat di Papua (Perda Peradilan Adat Papua). Dalam perda
tersebut dijelaskan bahwa Peradilan Adat bukan bagian dari peradilan
negara melainkan lembaga peradilan masyarakat adat Papua (Pasal 4 Perda
Peradilan Adat Papua). Peradilan Adat Papua memiliki fungsi menyelesaikan
perkara perdata adat dan perkara pidana serta melindungi hak-hak asli
Papua dan bukan Papua (Pasal 7 Perda Peradilan Adat Papua). Peradilan
Adat Papua ini merupakan bagian dari penyelesaian perkara yang bersifat
non litigasi karena Peradilan Adat Papua ini berasaskan antara lain
kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
Di Sikka Flores Nusa Tenggara Timur dikenal Du’a Moang sebagai
Lembaga Peradilan Adat berdasarkan struktur hukum Adat Sikka Krowe
Muhan. Keberadaan Du’a Mo’ang dalam suatu persekutuan masyarakat
hukum adat di setiap Natar (desa adat otonom) merupakan pimpinan
persekutuan masyarakat hukum adat berbentuk lembaga adat atau
institusi lokal (traditional institution or local institution). Lembaga adat ini
8