Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
Menurut Maria Sumardjono untuk menentukan ukuran hak ulayat 26
perlu ditentukan tiga ciri pokok, yaitu : (a) adanya masyarakat hukum adat
yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat; (b)
tanah/wilayah dengan batasan-batasan tertentu yang merupakan subyek
hak ulayat; (c) adanya kewenangan masyarakat hukum untuk melakukan
tindakan-tindakan tertentu yang ditentukan, oleh karena itu menurut
beliau pengakuan hak ulayat adalah wajar.
Hukum Adat tidak memberikan nama terhadap istilah ulayat, namun
hanya untuk menunjukkan tanah wilayah sebagai kepunyaan. Pada
beberapa daerah digunakan istilah pertuanan-Ambon (tanah wilayah
sebagai kepunyaan), panyapeto-Kalimantan (tempat yang memberi makan),
pewatasan-Kalimantan, wewengkon-Jawa, prabumian-Bali (sebagai daerah
yang dibatasi), yaitu sebagai tanah yang terlarang bagi orang lain misalnya,
tatabuan-Bolaang di Mangondow. Selain itu juga dikenal pada beberapa
daerah hak tanah yang hampir sama seperti torlok-Angkola, limpo-Sulawesi
Selatan, muru-Buru, payar-Bali, paer-Lombok, dan ulayat-Minangkabau. 27
Sedangkan di Maluku Utara dikenal dengan aba cocatu, aba kolano-Tidore,
Aba-Kolano, Aba-Soa dan Aba-Cocatu-Ternate/Jailolo (tanah sultan, tanah
suku, tanah bagi orang-orang tertentu). Penggunaan istilah yang beda-beda
tersebut tidak bisa lepas dari hukum adat yang berlaku di daerah masingmasing
di Indonesia, karena pada dasarnya hak-hak ulayat merupakan
26 Maria W. Mumardjono, “Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan
Implementasi,” Kompas, Jakarta, 2001, hlm.54.
27 Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, (Terjemahan K. Ng. Soebakti
Poespono). Cetakan ke-13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm.68.
35