Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
Berdasarkan undang-undang yang berkewenangan mengukuhkan
atau meniadakan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak
ulayat di dalamnya adalah masyarakat itu sendiri melalui dinamika hukum
masyarakat. Pengujian keberadaan tersebut. Didasarkan pada kriteria
diatas, dan jika ditemukan terdapat hak ulayat dalam masyarakat
masyarakat hukum adat, maka dapat disahkan atau ditetapkan dengan
Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang
tempat masyarakat adat tersebut ada. Peraturan Daerah itu disusun
dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dilakukan, apabila
masyarakat dan tokoh masyarakat (adat) setempat yang ada didaerah
otonom tanpa ukuran-ukuran yang tepat (seragam) untuk menentukan
satuan masyarakat sebagai legislasi terhadap pengakuan hak ulayat
dikhawatirkan akan melahirkan Perda-perda yang beragam dan bisa
menggoyahkan sendi-sendi NKRI.
Untuk itu sudah sangat mendesak untuk diadakan peraturan
perundang-undangan yang bersifat nasional yang mengatur mengenai
legislasi masyarakat adat beserta hak-hak ulayatnya sehingga dapat
menyelesaikan konflik-konflik senghketa tanah adat.
43