Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
hakim dari masyarakat pribumi. Pemberlakuan peraturan baru ini
dilakukan secara bertahap. Untuk daerah Kalimantan Selatan dan Timur
dimulai pada tanggal 1 April 1934 dengan Stb 1934 No. 116 dan Stb. No
340, untuk Aceh pada tanggal 1 September 1934 dengan Stb 1934 No.
517, untuk Tapanuli pada tanggal 1 oktober 1934 dengan Stb. 1935 No.
465, untuk Kalimantan Barat dan Maluku pada tanggal 1 Januari 1936
melalui Stb. 1936 No. 490 dan pada tanggal 1 Januari n1937 untuk Bali
dan Lombok.
Tahun 1935, melalui Stb. 1935 No. 102,
disisipkan pasal 3a
kedalam R.O, yang secara singkat pasal ini menyebutkan melanjutkan
kewenangan hakim- dari masyarakat hukum kecil untuk memeriksa
perkara adat yang menjadi kewenangannya, untuk mengadili secara adat
tanpa menjatuhkan hukuman. Kewenangan hakim ini tidak mengurangi
kewenangan para pihak untuk setiap saat menyerahkan perkaranya
kepada putusan hakim. Dengan disisipkanya pasal ini, menurut Sudikno,
diakui kedudukan peradilan desa. Berdasarkan hal ini, selama
pemerintahan kolonial, dikenal 2 bentuk peradilan bagi orang pribumi,
yaitu peradilan adat dan peradilan desa yang tidak memiliki dasar
perbedaan yang prinsipil.
Di alam kemerdekaan, tanggal 13 Januari 1951 dikeluarkan
UU
Darurat No. 1 Tahun 1951 yang mengatur mengenai tindakan-tindakan
sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan
dan
acara pengadilan-pengadilan sipil. Melalui UU ini dipertegas niat untuk
mewujudkan univikasi sistem peradilan. UU ini berisi 4 hal pokok yaitu:
1. Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak lagi sesuai
64