Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
sebagai tolok ukur penentu keberadaan hak ulayat, sedangkan penjelasan
Permen Agraria/KBPN Nomor.5 Tahun 1999 disebutkan sebagai pedoman
bagi penyelenggaraan aparatur daerah guna melakukan pengaturan dan
pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkahlangkah
penyelesaian masalah menyangkut tanah ulayat dalam kerangka
hukum tanah nasional.
Kriteria hak ulayat juga dapat dilihat dalam peraturan bidang
kehutanan, dengan menetapkan lima kriteria atau unsur peradaban hak
ulayat yakni: Pertama, masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
(rechtsgemeenschap); Kedua, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat
penguasa adatnya; Ketiga, ada wilayah hukum adat yang jelas; Keempat,
ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih
ditaati, dan Kelima,masih mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah
hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Berpijak pada berbagai kriteria keberadaan hak ulayat atas tanah
yang dikemukakan dalam berbagai regulasi pemerintah, kemudian yang
menjadi persoalan bagaimana mengetahui bahwa sesuatu tempat atau
sesuatu daerah itu ada atau tidak hak ulayat masyarakat hukum adat
Dalam persoalan ini adalah salah satu solusinya adalah dengan melakukan
suatu penelitian.pelaksanaan penelitian itu dilaksanakan oleh pemerintah
Daerah setempat dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat atau
perguruan tinggi, masyarakat hukum adat yang ada di daerah setempat,
lembaga swadaya masyarakat dan instansi yang mengelola sumber daya
alam, serta beberapa pemegang peran (stake holder) lainnya yang terkait.
42