Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
Menyangkut peradilan adat UU ini menyebutkan dalam pasal 3 Ayat
(1), yaitu semua peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan
negara dan ditetapkan dengan UU. Penjelasan pasal ini menyebutkan
bahwa disamping pengadilan negara tidak diperkenankan lagi adanya
peradilan yang dilakukan oleh bukan peradilan negara. Pasal 39 UU ini
menyebutkan penghapusan pengadilam adat dan swapraja dilakukan oleh
pemerintah. Dengan demikian sejak saat UU ini keluar tidak diakui lagi
peradilan adat dalam sistem peradilan nasional. Dengan UU ini tuntas
sudah upaya penyingkiran peradilan adat demi mewujudkan unifikasi
peradilan.
Reformasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dari yang
sentaralistik ke sistem terdesentralisasi, dengan mengakui dan
menghormati sifat dan susunan masyarakat yang otonom, melalui UU no
22 Tahun 1999 yunto UU no 32 Tahun 2004, peradilan adat sepertinya
dikembalikan dan memperoleh ruang. Penyebutannya memang masih
belum jelas
dan tegas, karena UU ini hanya menyebut tentang
mendamaikan perselisihan masyarakat desa sebagai salah satu tugas dan
kewajiban dari Kepala Desa.
Gambaran Eksistensi Kekinian Peradilan Adat
Fakta adanya peradilan adat menjadi bukti, betapa kemampuan
bertahan dari sistem ini sungguh luar biasa.
Secara kelembagaan, struktur peradilan adat sangat tergantung pada
sistem sosial komunitas masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya, di
Kampung Datar Ajab yang menjadi wilayah pemukiman Dayak Meratus
ini, didapati 4 (empat) Balai yaitu Balai Adat Agung Mula Ada, Balai Adat
67