Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara.
Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi (Pasal 10 ayat
(2)). Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh
Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat
diminta kepada Mahkamah Agung (Pasal 10 ayat (3)). Sedangkan Pasal 10
ayat (4) menegaskan: Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi
atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan
dengan Undang-Undang.
Pasal 15 ayat (1) menentukan : Semua Pengadilan memeriksa dan
memutus dengan sekurang- kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila
Undang-undang menentukan lain. Menurut Pasal 17 ayat (1) Sidang
pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila
Undang-undang menentukan lain. Pasal 17 ayat (2) menyatakan : Tidak
dipenuhinya
ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya putusan
menurut hukum. Selanjutnya Pasal 17 ayat (3) menegaskan : Rapat
permusyawaratan Hakim, bersifat rahasia.
Rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia tersebut
mengindikasikan agar keputusan pengadilan tidak dapat dipengaruhi oleh
kekuatan-kekuatan diluar badan-badan pengadilan. Selain itu diatur agar
tidak ada peradilan rahasia. Pasal 18 menentukan: Semua putusan
Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum.
59