Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
pendapat Boedi harsono bahwa UUPA tidak menghapus hak ulayat, dan
juga tidak akan mengatur hak tersebut, karena jika diatur akan
melanggengkan eksistensinya. Dengan perkembangan masyarakat, hak
ulayat akan terhapus secara alamiah, karena hak-hak masyarakat tersebut
telah tertampung dalam hak bangsa dan negara. 28
Selanjutnya Husen Alting berpendapat, bahwa pendapat diatas tentu
tidak relevan dengan tuntutan kebijakan otonomi daerah dan masyarakat
dewasa ini, justru secara faktual hak tersebut tidak pernah mati secara
alami, akan tetapi dimatikan oleh berbagai kebijakan masa lalu pemerintah.
Untuk itu sangat tidak beralasan jika hak ulayat tersebut tidak perlu
diatur, karena dengan pengaturan tersebut ada batasan yang jelas hak dan
kewajiban, sekaligus ebagai perlindungan hak konstitusional masyarakat
hukum adat oleh pemerintah.
Selanjutnya mengenai pelaksanaannya, menimbulkan pertanyaan,
apakah sejak tanggal 24 September 1960 atau pada saat akan ditetapkan
Pasal 3 tersebut, dengan demikian, penilaian ada tidaknya hak ulayat,
harus dilihat pada saat penerapan Pasal 3 UUPA. Sedangkan sepanjang
kenyataan amsih ada,d apat diketahui jika pasal tersebut telah
diimplementasikan guna mengetahui fakta di lapangan.
Kompleksitas permasalahan agraria dirasakan sangat memberatkan
masyarakat adat, termasyuk permasalahan hak ulayat atas tanah, yang
selama ini sangat dirasakan tidak adil perlakuan pemerintah terhadap
28 Boedi Harsono, “Penggunaan dan Penerapan Asas-asas Hukum Adat Pada Hak
Milik Atas Tanah,” Makalah disampaikan pada Simposium Hak Milik Atas Tanah Menurut
UUPA, ddiselenggarakan oleh BPHN, Bandung, 1993, p.28). dan lihat Boedi Harsono,
Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya, (Jakarta:
Djambatan, 2003), hlm. 189.
37