Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 12 Tahun 1999
tentang Hak Tanah Ulayat;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 32 Tahun 2001
Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 03 Tahun 2004
tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2004
Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Lundayeh
Kabupaten Nunukan;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008
Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
Pengertian Hak Ulayat juga dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf (s)
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Propinsi Papua :
“Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh
masyarakat hukum adat tertentusuatu wilayah tertentu yang
merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak
untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan”.
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hak ulayat
haruslah benar-benar masih ada dan tidak diberikan peluang untuk
menimbulkan kembali hak-hak tersebut, jika dalam masyarakat sudah
tidak ada lagi. Atau dengan kata lain selama tanah tersebut ada, harus
dimanfaatkan oleh wara
masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.
Tanah dimaksud adalah tanah yang diatasnya ada hak ulayat atau terdapat
hubungan yang erat antara tanah dan masyarakat hukum adat. Sedangkan
masyarakat yang dimaksud adalah kelelompok orang yang terikat oleh
40