Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
norma hukum dan struktur pengadilan adat diangkat sebagai dasar
membangun hukum nasional. Nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip
hukum yang ada dalam masyarakat hukum adat dijadikan dasar
membangun hukum berkaitan dengan sumber daya alam, penyelesaian
konflik/sengketa, hukum pidana, dan penegakan hukum.
Dengan menempatkan budaya hukum masyarakat Indonesia yang
majemuk sebagai dasar membangun beberapa sektor tersebut, hukum
nasional sudah mengakomodasi 2 (dua) kepentingan yaitu : (a) budaya
hukum masyarakat Indonesia sebagai akar dan sumber utama hukum
sudah ditempatkan sebagaimana seharusnya; (b) hukum nasional dapat
menjadi instrumen preventif maupun repressif terhadap kemungkinan
terjadinya konflik dan sekaligus penyelesaian konflik dengan
menghilangkan sumber konflik yang sesungguhnya.
Menurut Bagir Manan, peradilan adat adalah peradilan negara.
Peradilan adat di Papua semestinya adalah peradilan negara yang harus
tunduk pada semua asas-asas peradilan.
Membentuk peradilan khusus – termasuk menghidupkan kembali
secara nasional peradilan adat – harus dipenuhi kriteria-kriteria sebagai
berikut:
a. Ada hukum materil khusus (tertentu), misalnya hukum administrasi
negara, hukum pajak.
b. Ada subyek hukum yang khusus, misalnya, pejabat administrasi,
tentara.
73