Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
masyarakat hukum adat. Setelah mengkaji berbagai permasalahan agraria
yang semakin kompleks terutama berkaitan dengan hak ulayat, pada
tanggal 18 Agustus 2001 MPR telah mengeluarkan Ketetapan MPR No.
IX/MPR/2001 yang mengatur agar [pembaruan agraria dilakukan dengan
mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan
keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria. Penjabaran dari Tap
MPR No.IX/MPR/2001 tersebut, melalui Keputusan Presiden (selanjutnya
disingkat Keppres) Nomor 34 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 31
Mei 2003 tentang Kebijakan Nasional dalam Bidang Pertanahan. Pasal 2
Keppres tersebut menetapkan bahwa sebagian kewenangan Pemerintah di
bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 29
Salah satu kewenangan daerah otonomi berdasarkan keppres
tersebut adalah penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat. Makna
yang terkandung terjadi pelimpahan pengelolaan masalah pertanahan
kepada Pemerintah daerah, atau dapat disebutkan sebagai upaya
penyerahan tanggung jawab oleh pemerintah Pusat. Pelimpahan
penyelesaian masalah hak ulayat pada Pemerintah daerah dengan alasan
karena daerahlah yang lebih mengetahui masyarakatnya beserta persoalanpersoalan
pertanahan.
Pengaturan hak ulayat pada tataran peraturan daerah diatur dalam
Keputusan menteri (Kepmen) Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
29 Kewenangan dalam pasal 2 Keputusan Presiden Nomo 34 Tahun 2003 yakni : (a)
pemberian izin lokasi; (b) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan
pembangunan; (c) penyelesaian sengketa tanah garapan; (d) penyelesaian masalah ganti
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (e) penetapan subyek dan subyek
redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; (f)
penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; (g) pemanfaatan dan penyelesaian
masalah tanah kosong; (h) pemberian ijin membuka tanah; (i) perencanaan penggunaan
wilayah Kabupaten/Kota.
38