Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
dengan susunan negara kesatuan
2. Penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan swapraja
didaerah-daerah tertentu dan semua pengadilan adat
3. Melanjutkan peradilan agama dan peradilan desa, sepanjang
pangadilan tersebut merupakan bagian yang tersendiri atau
terpisah dari pengadilan adat
4. Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan ditempat-tempat
dimana dihapuskan landgerecht.
Menurut Bagir Manan, politik hukum baru terhadap badan peradilan
mulai dilaksanakan pada masa UUDS 1950. Berdasarkan UU Darurat No. 1
Tahun 1951, ditetapkan kesatuan susunan badan peradilan, kesatuan
kekuasaan badan peradilan, dan kesatuan acara badan peradilan.
Untuk susunan badan peradilan, kesatuan dilakukan dengan dua
cara. Pertama; susunan badan peradilan terdiri dari badan peradilan
tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung. Badan peradilan
umum adalah pengadilan negeri (pengadilan tingkat pertama), pengadilan
tinggi (pengadilan tingkat banding), dan Mahkamah Agung. Kedua;
membubarkan berbagai badan peradilan diluar susunan yang disebutkan di
atas, termasuk membubarkan peradilan adat, peradilan swapraja, dan
sebaginya. Ada yang langsung dibubarkan oleh UU Darurat No. 1 Tahun
1951, ada yang dikuasakan kepada Menteri Kehakiman. Dalam praktek,
ada dua bentuk hukum yang dipergunakan, yaitu Penetapan Menteri atau
Keputusan Menteri.
65