Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
(KBPN) Nomor 5 Tahun 1999 pada tanggal 24 Juni 1999, dengan
menetapkan pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum
adat, sejalan dengan otonomi daerah berdasarkan Pasal 2 ayat (9) Undangundang
Nomor 32 Tahun 2004 bahwa negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hal tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kemasyarakatan
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepmen tersebut
berkaitan dengan penentuan ada tidaknya
hak ulayat dalam suatu
masyarakat hukum adat sekaligus bagaimana hak ulayat tersebut diatur.
Penentuan mengenai eksistensi hak ulayat diatur di dalam pasalpasal
5 dan pasal 6 Keputusan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 yang
menentukan :
Pasal 5 :
(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh pemerintah daerah
dengan mengikut-sertakan para pakar hukum adat, masyarakat
hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga
swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sember
daya alam.
(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyataklan dalam peta
dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda
kartoggrafi dan apabila memungkinkan menggambarkan batasbatasnya
serta mencatatnya dalam daftar tanah.
Sedangkan dalam Pasal 6 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang
bersangkutan.
Sebagai tindak lanjut pengaturan beberapa daerah mengeluarkan
Peraturan Daerah tentang Hak Ulayat ini, antara lain :
39