Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
mencari jalan keluar jangka pendek penyelesaian sengketa tanah perlu
dilakukan pemberdayaan peradilan adat yang bersifat lokal dan perlu
dilakukan pengkajian untuk membentuk pengadilan khusus
pertanahan. Sebagaimana yang dimungkinkan menurut Pasal 15
Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam jangka panjang
perlu dilakukan rekontruksi tentang keberadaan peradilan pertanahan
atau perlu dikaji pembentukan peradilan pertanahan yang permanen
dengan merubah undang-undang kekuasaan kehakiman, karena
masalah pertanahan adalah masalah yang abadi dan tingkat
kompleksitasnya makin hari makin tinggi disebabkan pertumbuhan
penduduk tidak dapat dibendung sedangkan pertambahan luas tanah
hampir tidak ada malah bisa dikatakan berkurang.
3. Untuk menunjang tercapainya peradilan khusus tanah tersebut, maka
dari sekarang perlu disiapkan kajian akademis tentang penyusunan
Rancangan Undang-Undang Pendirian Pengadilan Khusus Pertanahan.
4. Untuk mendorong terbentuknya pengadilan khusus pertanahan dan
pembentukn peradilan pertanahan yang permanen tersebut di butuhkan
politik will dan politik action dari pemerintah Republik Indonesia, untuk
itu dibutuhkan support dan streasing dari semua komponen anak
bangsa misalnya, instansi terkait, akademisi, partai politik, LSM, dan
tokoh-tokoh masyarakat, termasuk di dalamnya tokoh masyarakat adat.
79