Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
atau pengusaha hutan.
Hal ini dapat saja terjadi ketika pemerintah
mengeluarkan kebijakan izin pengelolaan wilayah hutan yang berada dalam
wilayah-wilayah adat yang sudah dikelola oleh masyarakat adat secara
turun temurun. Penyelesaian Konfilk ini tidak dapat diselesaikan dengan
peradilan adat, karena pemerintah akan menggunakan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Selama ini Peradilan adat dalam masyarakat adat dapat
menyelesaikan konflik tetapi peradilan formal mengatasi sengketa tetapi
tidak menyelesaikan konflik. Peradilan formal membutuhkan waktu
dalam memutus perkara
dan keputusan peradilan umum sering tidak
memenuhi keinginan masyarakat. Selain itu Peradilan adat mengemban
peran penting bagi peradaban komunitas adat sebagai pilar menjaga
keseimbangan hubungan sosial dan kearifan local menjaga hubungan
antara masyarakat dengan alamnya termasuk menjaga tanah-tanah adat.
Dalam wilayah tertentu yang masih menjunjung tinggi kekerabatan adat
keputusan peradilan adat dengan musyawarah dan mufakat lebih
diinginkan.
Sejarah peradilan di Indonesia setelah merdeka eksistensi badanbadan
peradilan swapraja dan peradilan adat tetap diakui. 24 Kemudian
berdasarkan UU Darurat No. l Tahun l951 dietetapkan kesatuan susunan
badan peradilan kesatuan kekuasaan badan peradialan dan kesatuan acara
badan peradilan. Undang-undang ini mempunyai beberapa tujuan: 25
24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Pasal 145.
25 Bagir Maman, Pengadilan Adat atau Penerapan hukum Adat, Diskusi Terbatas di
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 12 April
2012.
23