Download - Badan Pembinaan Hukum Nasional

laporan akhir
c. Ada keperluan tata cara beracara yang khusus, seperti peradilan
Mahkamah Militer Luar Biasa (sekarang tidak ada lagi), atau
Mahkamah Militer di medan perang.
Bagaimana keperluan peradilan adat
a. Telah dikemukakan, hukum adat materil (sebagai hukum yang akan
ditegakkan) dalam proses pemudaran dan telah ada berbagai
peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai hukum
baru.
b. Sejak penghapusan peradilan adat, hukum adat materil ditegakkan
melalui peradilan umum, sepanjang masih ada dan hidup di suatu
masyarakat.
c. Hubungan hukum – seperti perniagaan – yang dilakukan warga
negara yang di masa lalu berlaku adat, tidak semata-mata menurut
hukum adat. Bahkan, misalnya, suatu perjanjian (overeenkomst)
lebih banyak dilakukan menurut klausula BW (seperti BW Pasal
1320, Pasal 1338, dan lain-lain) atau menurut peraturan perundangundangan
tertentu, bahkan klausula asas dan kaidah hukum
internasional atau klausula pilihan hukum atau pilihan forum
tertentu.
d. Menghadirkan kembali peradilan adat, berarti menghidupkan kembali
kompleksitas tata peradilan, termasuk masalah-masalah mengatur
batas-batas wewenang dan perselisihan wewenang.
Berdasarkan catatan-catatan di atas, yang penting bukanlah
menghadirkan kembali peradilan adat. Akan lebih penting dan berarti,
apabila usaha-usaha diarahkan untuk memperkuat lingkungan peradilan
74